Kompas.com - 22/09/2015, 11:15 WIB
Logo KPK KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Logo KPK
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Direktur Perum Bulog Fadzri Sentosa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Kemendagri tahun anggaran 2011-2012.

Fadzri akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Sugiharto, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

"Hari ini, KPK akan memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi tersangka S (Sugiharto)," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Selain itu, KPK juga akan memeriksa mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI Isnu Edhi Wijaya, Bussiness Development Manager PT Hewlett Packard Indonesia Berman Jandry S Hutasoit, dan pegawai PT Indosat bernama Agustina Retnowati.

KPK juga menjadwalkan pemeriksaan bagi PNS Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kunjung Nasehat, dan Direktur Utama PT Personel Alid Daya, Prima Wuryanjono.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, sejumlah pihak tersebut dikonfirmasi untuk mendalami informasi terkait pengiriman dan penyimpanan data untuk proyek e-KTP. PT Pos diperiksa karena ada kontrak pos sebagai jasa pengiriman.

Priharsa mengatakan, PT Pos bertanggung jawab atas pengiriman logistik ke seluruh Indonesia. Logistik tersebut antara lain finger print dan scanner. PT Pos juga menjalin kerja sama dengan PT Quadra Solution, salah satu anggota konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia yang memenangi tender e-KTP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KPK juga mendalami peran PT Indosat dalam kasus ini. Petinggi PT Indosat yang diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus ini ialah staf Division Head Carriers & Partner Collection PT Indosat, Leonardus Salim.

Dalam pengadaan e-KTP, Indosat bertanggung jawab dalam penyediaan jaringan agar sistem pendataan dapat tersambung dari daerah ke pusat.

Dalam kasus ini, Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut.

KPK menjerat Sugiharto dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Nilai proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2012 ini mencapai Rp 6 triliun. Menurut perhitungan sementara KPK, dugaan nilai kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 1,12 triliun. Saat ini, KPK masih menunggu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelesaikan penghitungan kerugian negara secara definitif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Nasional
Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Tangani Dampak Erupsi Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Kerahkan Tim Respons dari Empat Kota

Nasional
Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Muhaimin Instruksikan Kader PKB Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima, Prabowo: Tanpa Kekuatan Maritim yang Kuat, Tak Mungkin Negara Kuat

Nasional
Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Survei Indikator: Polri Geser KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Nasional
BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

BNPB Kirim 20.000 Masker untuk Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Kemenkes Fokus Selamatkan Nyawa Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Waspada, Hujan Ringan-Lebat Berpotensi Terjadi di Sekitar Puncak dan Lereng Semeru

Nasional
Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR, Bripda Randy Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
BMKG Sebut Penerbangan Masih Normal, Tak Terganggu Abu Vulkanik Semeru

BMKG Sebut Penerbangan Masih Normal, Tak Terganggu Abu Vulkanik Semeru

Nasional
UPDATE 5 Desember: 249.214 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,12 Persen

UPDATE 5 Desember: 249.214 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 0,12 Persen

Nasional
Korban Luka akibat Erupsi Semeru Jadi 56 Orang, 35 Alami Luka Berat, 21 Lainnya Luka Ringan

Korban Luka akibat Erupsi Semeru Jadi 56 Orang, 35 Alami Luka Berat, 21 Lainnya Luka Ringan

Nasional
UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,54 Persen, Dosis Pertama 68,39 Persen

UPDATE 5 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 47,54 Persen, Dosis Pertama 68,39 Persen

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 14 Orang, Tambah 1

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 14 Orang, Tambah 1

Nasional
BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.