Kompas.com - 19/09/2015, 00:31 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)
Penulis Sandro Gatra
|
EditorFidel Ali

CHINA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman mengatakan, semestinya kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan tidak perlu lagi dipersoalkan karena pemerintah sudah menyetujui. Selanjutnya, para anggota DPR harus meningkatkan kinerjanya.

"Ini sulitnya saling mempersoalkan. Sudah disetujui pemerintah, ngapain dipersoalkan. Kalau disetujui, ya terima kasih saja," kata Rambe di sela kunjungan kerja bersama delegasi MPR di China, Jumat (18/9/2015).

Rambe mengatakan, dengan gajinya yang sekarang, sebenarnya bisa untuk membiayai keluarganya. Namun, kata dia, sudah lama gaji anggota Dewan tidak naik. Terlebih lagi, angka kenaikan tunjangan yang disetujui pemerintah tidak terlalu besar. (baca: Jokowi: Ekonomi Melambat kayak "Gini", Malu Bicara Gaji dan Tunjangan)

"Paling berapa sih (kenaikan tunjangan). Kalau fraksi (Golkar) katakan tak setuju (kenaikan tunjangan), saya biasa saja," kata Ketua Fraksi Golkar di MPR itu.

Rambe mengatakan, jika tunjangan anggota Dewan dinaikkan, maka kinerja para wakil rakyat harus diperbaiki, terutama di bidang legislasi. Menurut dia, harus seimbang antara fungsi pengawasan, penyusunan anggaran, dan pembentukan undang-undang.

"Legislasi harus diseriusin," kata Rambe. (baca: Fahri: Silakan Tolak Kenaikan Tunjangan di Banggar, Jangan "Ngoceh" di Luar)

Kementerian Keuangan melalui surat keputusan Nomor S-520/MK.02/2015 telah menyetujui kenaikan tunjangan, meskipun angkanya di bawah usulan DPR.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, DPR RI memiliki hak untuk menggunakan atau tidak menggunakan kenaikan tunjangan yang sudah disetujui pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah hanya merespons permintaan kenaikan tunjangan dan ketentuannya disesuaikan dengan kebutuhan serta ketersediaan anggaran.

Belakangan, sebagian internal DPR mengaku menolak kenaikan tersebut, salah satunya Fraksi Gerindra. Mereka meminta SK itu direvisi. (baca: Fraksi Gerindra Minta Menkeu Revisi SK Kenaikan Tunjangan Anggota DPR)

Fraksi Partai Nasdem juga mengaku menolak kenaikan tunjangan anggota Dewan. Fraksi Nasdem beralasan akan konsisten dalam menjalankan visi-misi Presiden Joko Widodo, yang salah satunya adalah memprioritaskan belanja produktif daripada konsumtif. (baca: Dukung Jokowi soal Belanja Produktif, Nasdem Tolak Tunjangan DPR Naik)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.