KPPU Usut Dugaan Kartel Impor Garam

Kompas.com - 14/09/2015, 16:34 WIB
Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Syarkawi Rauf (tengah) Icha Rastika/KOMPAS.comKetua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Syarkawi Rauf (tengah)
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mencium indikasi kartel dalam bisnis garam impor. KPPU tengah melakukan penelitian atas dugaan tersebut.

"Impor garam, kita baru dalam tahap penelitian ya. Kita sudah ketemu menteri perikanan, sudah ketemu menteri perindustrian, ngobrol soal garam ini. Di KPPU sendiri masih dalam proses penelitian," kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (14/9/2015).

Sejauh ini, menurut Syarkawi, belum ada kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian KPPU terkait dugaan kartel impor garam. Kendati demikian, indikasi kartel terkait bisnis garam impor mungkin saja benar. Dugaan ini dikarenakan harga garam impor yang dijual dengan margin keuntungan cukup besar.

"Karena harga garam impor kan Rp 500 per kilogram, dijual distributor di Indonesia Rp 1.500. Berarti kan ada margin Rp 1.000, margin Rp 1.000 ini kan luar biasa besar. Kalau impornya 2014, (jadi) 2,25 juta ton dikalikan Rp 1.000 saja kan sudah Rp 2,25 triliun, angkanya besar sekali," ujar Syarkawi.

Di samping itu, ia juga menilai mungkin jika terjadi praktek kartel terkait bisnis garam lokal. Apalagi, petani garam Indonesia sangat tergantung pada sekelompok pembeli yang jumlahnya sedikit.

"Bisa saja sekelompok pembeli ini atau perusahaan garam yang menentukan harga di level petani. Sehingga tiap terjadi panen, petambak garam menghadapi harga yang rendah, harga yang rendah itu mungkin saja karena ada kartelnya, ini yang kita belum tahu benar atau tidak," kata dia.

Bukan hanya itu, KPPU menilai mungkin terjadi kartel gabungan terkait bisnis garam impor dan garam lokal. Kendati demikian, sejauh ini KPPU belum menerima laporan terkait kartel bisnis garam. KPPU baru berdiskusi dengan Menteri Perikanan dan Menteri Perindustrian terkait masalah ini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktober: 161.763 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Menyoal Halaman UU Cipta Kerja yang Bertambah dan Pasal yang Berubah...

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Total 4.253.425 Spesimen Covid-19 yang Diperiksa

UPDATE 23 Oktober: Total 4.253.425 Spesimen Covid-19 yang Diperiksa

Nasional
Dana Hibah Pariwisata Diharap Bisa Tingkatkan Penerapan Protokol Kesehatan

Dana Hibah Pariwisata Diharap Bisa Tingkatkan Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Kembali Berubah, Buruh Tuntut Presiden Segera Rilis Perppu

Draf UU Cipta Kerja Kembali Berubah, Buruh Tuntut Presiden Segera Rilis Perppu

Nasional
Temuan Polisi: Rokok Jadi Penyebab Kebakaran Gedung Utama Kejagung

Temuan Polisi: Rokok Jadi Penyebab Kebakaran Gedung Utama Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X