Ini Saran Fahri Hamzah untuk Paket Kebijakan Pemerintah soal Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai ada yang kurang dalam implementasi paket kebijakan yang diterbitkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah penanggung jawab koordinasi pelaksanaan kebijakan.

"Saya kira, sejak awal sudah ada kebijakan seperti ini. Hanya, yang kurang, kejelasan eksekusinya. Matriks ini harus ada yang nyontreng, ada yang jaga. Misalnya soal deregulasi, kenyataannya masih banyak yang mandek," ujar Fahri saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2015).

Menurut Fahri, yang diperlukan adalah kepemimpinan dengan kemampuan mengawasi paket kebijakan tersebut agar berjalan sesuai harapan. Salah satunya terkait deregulasi. Proses pembentukan peraturan dan penyesuaian birokrasi selama ini selalu menjadi kendala yang belum diselesaikan.

Selain itu, kepemimpinan juga dibutuhkan untuk memberikan kepercayaan publik. Pasca-pergantian kepala Bareskrim Polri, misalnya, kekhawatiran soal pemidanaan akibat pengelolaan anggaran masih terjadi. Contohnya, hal-hal terkait penyaluran dana desa yang masih belum tuntas.

"Buktinya, market juga masih ragu, dan belum ada penguatan rupiah," kata Fahri.

Untuk itu, Fahri menyarankan agar pemerintah segera menunjuk pimpinan untuk mengawasi seluruh implementasi paket kebijakan. Pemerintah juga harus memiliki keberanian untuk menyampaikan sinyal aman, dan menjamin bahwa paket kebijakan akan benar-benar terlaksana. Untuk menggerakkan ekonomi dan melindungi masyarakat berpendapatan rendah akibat pelemahan ekonomi, pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap I.

Paket kebijakan ini akan disusul dengan paket kebijakan berikutnya. Pemerintah melakukan deregulasi 98 peraturan, dengan merasionalisasi sejumlah peraturan agar bisa menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi dan konsistensi, serta memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri nasional.

Pemerintah juga menyiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan 5 aturan lainnya. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan semua paket deregulasi pada September dan Oktober 2015.