Kompas.com - 05/09/2015, 15:41 WIB
Komisaris Jenderal Anang Iskandar, saat ditemui di Gedung Badan Narkotika Nasional, Jakarta Timur, Jumat (4/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisaris Jenderal Anang Iskandar, saat ditemui di Gedung Badan Narkotika Nasional, Jakarta Timur, Jumat (4/9/2015).
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar mengakui memiliki utang sekitar Rp 2,186 miliar. Hal tersebut terungkap dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkannya pada 11 April 2013.

"Namanya ya, namanya untuk kegiatan," ujar Anang di Jakarta, Sabtu (5/9/2015).

Mulanya, Anang enggan menanggapi soal utang tersebut. Kemudian ia menjawab bahwa utang tersebut berasal dari usaha istrinya.

"Dia pengusaha. Yang utang istri. Karena saya tanggung jawab, maka masuk LHKPN saya," kata dia.

Berdasarkan LHKPN yang diakses melalui situs acch.kpk.go.id, harta kekayaan yang dilaporkannya sebesar Rp 5.855.521.148. Harta tidak bergerak yang dilaporkan Anang berupa tanah dan bangunan senilai Rp 5.657.400.000. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di Mojokerto dan Bekasi. [Baca juga: Jadi Kabareskrim, Anang Iskandar Pastikan Perbarui LHKPN-nya]

Selain itu, ada juga harta bergerak berupa alat transportasi, yaitu satu unit Toyota Camry dan satu unit Toyota Fortuner. Keduanya dilaporkan memiliki nilai sebesar Rp 650 juta.

Anang juga memiliki usaha klinik kesehatan senilai Rp 500 juta. Ada juga harta berupa logam mulia dan harta bergerak lainnya senilai Rp 66 juta.

Adapun surat berharga yang dilaporkan Anang senilai Rp 1 miliar, sedangkan giro dan setara kas lainnya sebanyak Rp 168.121.148. Anang juga melaporkan utang yang dimilikinya dalam bentuk pinjaman senilai Rp 2.186.000.000.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelajar Tewas Ditembak KKB di Kabupaten Puncak Papua

Pelajar Tewas Ditembak KKB di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
BPOM Sudah Selesai Menilai Vaksin Nusantara, Tak Akan Beri Perhatian Lagi

BPOM Sudah Selesai Menilai Vaksin Nusantara, Tak Akan Beri Perhatian Lagi

Nasional
Polri: Seorang Terduga Teroris di Makassar Ditembak Mati karena Acungkan Pedang

Polri: Seorang Terduga Teroris di Makassar Ditembak Mati karena Acungkan Pedang

Nasional
Bertemu Golkar dan PKS, PPP Akui Persiapan Jelang 2024

Bertemu Golkar dan PKS, PPP Akui Persiapan Jelang 2024

Nasional
Politisi PKB Sebut Jokowi Bakal Reshuffle Anggota Kabinet Inisial M

Politisi PKB Sebut Jokowi Bakal Reshuffle Anggota Kabinet Inisial M

Nasional
Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Nasional
Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Nasional
Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Nasional
BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

Nasional
Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri 'Warning' soal Vaksin AstraZeneca

Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri "Warning" soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Nasional
Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nasional
Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Nasional
HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X