Pilkada Serentak, Momentum Memilih Pemimpin Berwawasan Kebangsaan

Pilkada serentak yang sebentar lagi akan berlangsung harusnya dapat menjadi pembelajaran berpolitik. Pilkada serentak adalah kesempatan memilih orang yang punya wawasan kebangsaan.

Pada acara Pekan Politik Kebangsan III yang diadakan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik (HMJIP) Universitas Andalas pada Selasa (1/9) lalu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengharapkan tidak ada lagi politik pragmatis dan transaksional. Beliau pun berharap Pilkada serentak dapat menjadi pertarungan politik untuk memilih pemimpin yang berwawasan kebangsaan.

"Pertarungan politik dalam Pilkada serentak semestinya adalah momentum pertarungan politik yang berwawasan kebangsaan yang menguntungkan rakyat," ujar beliau.

Selanjutnya, menurut beliau semua perangkat Pilkada baik KPU, Bawaslu, Panwas, maupun pengawas pemilu independen dapat berjalan secara optimal walaupun tidak mudah. "Jangan ada istilah NPWP, nomor piro wani piro," ujarnya.

Zulkifli Hasan pun sempat mencontohkan kasus Pilkada Surabaya yang tiba-tiba calon walikotanya lari dan setelah diberikan pengganti, KPU memutuskan jika calon tersebut tidak memenuhi syarat. Sehingga, Zulkifli Hasan pada acara tersebut meminta kepada civitas academica Universitas Andalas untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak ini.

Selain memberikan pencerahan soal Pilkada serentak, Ketua MPR juga menyinggung soal bagaimana kisruhnya lembaga negara setelah UUD diamandemen. Setiap lembaga negara merasa memiliki kekuasaan dan merasa paling berkuasa, "Setelah perubahan UUD, tidak ada lagi lembaga tertinggi. Karena setiap lembaga negara memilki UU, masing-masing merasa punya kuasa," ujarnya.

"Kata DPR, kami yang berkuasa karena kami yang membuat UU dan mengatur keuangan, tetapi kata DPD, kami yang berkuasa karena kami yang punya daerah, MPR pun juga merasa paling berkuasa karena MPR yang melantik presiden dan mengubah UUD," ujarnya mencontohkan. Selain di lembaga perwakilan, lembaga lain dan bahkan di daerah pun hal tersebut terjadi. Makanya, karena adanya rasa paling berkuasa, lanjut beliau baru terjadi dan mungkin hanya di Indonesia, Presiden berpidato tiga kali pada saat sidang 14 Agustus lalu.

Akhirnya, Zulkifli Hasan pun meminta kembali kepada akademisi universitas untuk mengkaji lagi sistem ketatanegaraan Indonesia. "Inilah sistem kita. Apakah sistem ketatanegaran kita sudah baik? Inilah yang perlu dikaji akademisi universitas," tutup beliau.

Saatnya membangun SDM, bukan lagi bergantung pada SDA

Pada hari yang sama, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyempatkan diri untuk datang di acara sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DPD Sumatera Barat. Pada saat membuka acara tersebut, Zulkifli mengatakan, Indonesia sejak 70 tahun lalu sudah sepakat untuk tidak mempermasalahkan suku, agama, golongan atau kelompok.

"Kalau sekarang ada masalah baik internal maupun eksternal agama kemudian ribut. Misalnya perbedaan penentuan Idul Adha, itu tidak Pancasilais. Mundur jauh sebelum 18 Agustus 1945," katanya.

Selaian SARA, menurut Zulkifli Hasan tantangan Indonesia ke depan adalah membangun sumber daya manusia (SDM). Mengapa? Karena, pendapatan per kapita Indonesia kalah dengan Singapura padahal mereka tidak memiliki kekayaan alam. Pendapatan per kapita Singapura sudah mencapai 55.000 dolar Amerika (Rp 800 juta). Pendapatan per kapita Indonesia hanya Rp 45 juta.

"Dulunya Singapura hanya pulau kosong tak berpenghuni, tidak punya kekayaan alam. Tetapi saat ini pendapatan per kapita mereka lebih tinggi," ujarnya.

Lalu, beliau berpesan jika tantangan Indonesia selanjutnya adalah membangun SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bisa bersaing dengan bangsa lain. SDM yang baik akan mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan, dan pada akhirnya dapat memakmurkan negara. Diakhir pembukaannya, beliau meminta KNPI ikut menyumbangkan pemikiran mengenai sistem ketatanegaraan. "Di MPR ada Lembaga Pengkajian, pemikiran dari KNPI bisa disalurkan melalui lembaga ini," ujarnya. (adv)