Dugaan Korupsi di Pelindo II, Polisi Yakin Tersangka Lebih dari Satu

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Sumanjuntakmemperkirakan tersangka perkara tersebut berjumlah lebih dari satu orang.

"Tersangka perkara itu bisa lebih dari satu orang," ujar Victor di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (31/8/2015). Victor belum mau mengungkap hasil analisis penyidik tersebut.

Yang jelas, saat ini penyidiknya akan memanggil sejumlah saksi. Mereka adalah para pejabat di PT Pelindo II, pihak vendor, termasuk direktur utama, Richard Joost Lino.

"Hari ini kita mulai melayamgkan (surat) panggilan. Mungkin tiga hari mendatang kita sudah mulai pemeriksaan mereka," lanjut Victor.

Victor memastikan, pemeriksaan terhadap RJ Lino akan dilaksanakan setelah pemeriksaan terhadap para pejabat PT Pelindo rampung. Artinya, pemeriksaan terhadap Lino akan dilaksanakan di akhir penyidikan.

Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Pelindo II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (28/8/2015). Penggeledahan itu terkait dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobile crane.

Dalam penggeledahan, penyidik menyita 26 bundel dokumen terkait pengadaan mobile crane. Dari 26 bundel itu, dokumen yang paling penting adalah hasil audit internal soal pengadaan dan hasil audit dari lembaga audit negara. Dokumen itulah yang akan dikonfirmasi ke saksi-saksi.

Selain mengklarifikasi hal itu, penyidik juga akan menyodorkan sejumlah pertanyaan soal pengadaan mobile crane beserta sejumlah alat lain, antara lain simulator kapal yang diadakan pada tahun 2013 tersebut.

"Temuan penyidik sebelumnya, seharusnya ada delapan pelabuhan yang menjadi tujuan pengadaan mobile crane. Delapan pelabuhan itu antara lalin di Teluk Bayur, Palembang, Banten, Panjang, Pontianak. Eh, ini sudah 2015 loh, kenapa mobile crane itu enggak segera dikirim ke sana? Kenapa mangkrak?" ujar Victor.

Apalagi, usai menemukan bahwa pengadaan mobile crane itu untuk dikirim ke delapan pelabuhan itu, penyidik mengonfirmasinya ke otoritas delapan pelabuhan itu. Seluruhnya, sebut Victor, menyatakan tidak membutuhkan mobile crane atau simulator kapal.