Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebanyak 11.000 Pasukan TNI-Polri Akan Jaga Jakarta Saat Demo Buruh Besok

Kompas.com - 31/08/2015, 17:58 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menghadapi rencana demo buruh pada Selasa (1/9/2015), Polri dibantu TNI akan mengerahkan 11.000 pasukan untuk bersiaga. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memastikan, para penegak hukum akan menindak tegas pendemo yang ricuh.

"Kita menghargai hak demokrasi, tetapi pelanggaran hukum akan kami tindak tegas. Yang melanggar hukum, siapa pun dia, kami akan tindak. Saya Menko Polhukam menggarisbawahi ini," ujar Luhut seusai memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).

Luhut mengakui, ada banyak hal sesuai undang-undang yang belum dipenuhi pemerintah bagi buruh. Hal itu semakin sulit akibat kondisi perekonomian yang sedang menurun. Namun, yang harus diperhatikan, pemerintah terus mengupayakan agar buruh memperoleh kesejahteraan.

Dalam pertemuan yang sama, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengutarakan harapannya agar demo buruh berjalan dengan tertib. Secara spesifik, Badrodin meminta agar buruh tidak melakukan sweeping, aksi kekerasan, menutup jalan, atau menduduki tempat-tempat tertentu.

Pertokoan dan mal dijaga tentara

Sementara itu, Panglima Kodam Jaya Letnan Jenderal Agus Sutomo mengatakan, dari total 11.000 pasukan, TNI akan menyiapkan 17 satuan setingkat kompi (SSK) untuk pengamanan demo buruh. Sebanyak 3 SSK akan disiagakan sejak pagi di kawasan sekitar Monumen Nasional.

"Semua pertokoan, seperti mal, akan dijaga tentara. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa sebab kami sudah bertemu tokoh-tokoh, dan mereka (buruh) janji tidak akan rusuh. Mereka janji tertib dalam menyalurkan aspirasi. Mereka senang karena aspirasi langsung diterima menteri," ujar Agus, seusai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam.

Para buruh Jabodetabek berencana menggelar unjuk rasa berupa gerak jalan dari Bundaran HI menuju Istana Merdeka untuk menyuarakan kekecewaan mereka atas ketidakmampuan pemerintah menangani perekonomian yang melemah. Aksi tersebut diperkirakan akan diikuti sekitar 10.000 buruh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com