Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Direktur IMF ke Indonesia, Pemerintah Pastikan Tidak Akan Meminjam Uang

Kompas.com - 28/08/2015, 18:41 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kedatangan Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde ke Indonesia pada awal bulan September 2015 tidak terkait pinjam-meminjam.

Dalam keterangannya kepada pewarta di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (28/8/2015), Luhut menegaskan, kunjungan Christine Lagarde ke Indonesia adalah untuk bertemu Presiden Joko Widodo, menyampaikan pandangan-pandangan IMF tentang langkah-langkah stabilisasi ekonomi yang sedang dilakukan Indonesia.

"Indonesia tidak akan meminjam dari IMF. Kita tidak ada urusan dengan IMF dan (terkait hal ini) tidak akan ada yang bisa mengintervensi Pemerintah Republik Indonesia dan Presiden Joko Widodo," ujar Luhut.

Menurut Luhut, Indonesia juga dalam posisi tidak meminta nasihat apa pun dari Dana Moneter Internasional. Alih-alih hal itu, ia menawarkan masukan dari Indonesia untuk IMF.

"Mungkin IMF bisa meminta nasihat kepada Indonesia bagaimana menangani masalah perekonomian di negara berkembang," katanya.

IMF sendiri, kata Luhut, sudah lama membuat permohonan agar Presiden Joko Widodo meluangkan waktu untuk bertemu dengan Christine Lagarde. Tim dari IMF saat itu langsung meminta kepada Luhut saat dia masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

Luhut sendiri menyadari bantuan dari IMF pada tahun 1998 berimbas negatif terhadap Indonesia. Ia mengaku sudah pernah menyampaikan hal ini langsung kepada IMF saat masih menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia pada tahun 2000.

"Saat itu, saya mengatakan kepada IMF, 'Kalian telah membuat negara kami hancur pada tahun 1998,'" tuturnya.

IMF sendiri pada 1-2 September 2015 akan mengadakan konferensi internasional, bekerja sama dengan Bank Indonesia.

Konferensi yang diadakan di Jakarta itu bertajuk The Future of Asias Finance dengan tema "Tantangan Ekonomi Global dan Implikasinya bagi Para Pembuat Kebijakan di Asia".

Negara-negara yang sudah memberikan konfirmasi kehadiran antara lain Bank Sentral Srilanka, Jepang, Laos, India, dan Kamboja, lembaga think thank, dan pelaku pasar keuangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com