Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Ketua MPR: Hadapi Pelambatan Ekonomi, Kita Harus Bersatu

Kompas.com - 27/08/2015, 13:47 WIB
advertorial

Penulis


Ketua MPR Zulkifli Hasan mengajak seluruh komponen bangsa baik pemerintah, pengusaha, partai politik dan organisasi kemasyarakatan untuk bersatu untuk menghadapi ekonomi Indonesia yang sulit. 

"Menghadapi situasi ekonomi seperti ini kita harus bersatu, apakah pengusahanya, pemerintah, partai politik, organisasi kemasyarakatan. Jangan lagi mempersoalkan KMP (Koalisi Merah Putih) dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat)," katanya usai membuka dan menyampaikan keynote speech Rakornas ke XII dan Seminar Nasional Kesatuan Mahasiswa Hindhu Dharma Indonesia di Bandar Lampung, Kamis 27 Agustus 2015. 

Menurut Zulkifli Hasan, situasi ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini memang berbeda dengan situasi ekonomi pada tahun 1998. "Tetapi kesulitan ekonomi sudah di depan mata. Harga-hara kebutuhan pokok meningkat, perusahaan sudah mengurangi jam kerja karyawan," katanya. 

Selain itu, kurs rupiah terhadap dollar juga anjlok. sekarang sudah Rp 14.000 per dolar. Rupiah melemah terus, tidak ada tanda-tanda menguat. "Ekonomi kita sedang melemah. Kalau begini terus, tentu seperti tahun 1998, bagaimana mengatasinya tentu tidak mudah," ujarnya. 

Karena itu, lanjut Zulkifli, seluruh komponen bangsa harus bersatu menghadapi situasi ekonomi saat in. "Baik pengusahanya, partai-partainya, ormas-ormasnya. pemudanya, maupun pemerintahnya. Kalau kita bersatu, seberat apa pun kesulitan bisa kita atasi," pungkasnya. (Adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com