Kondisi Ekonomi Mengkhawatirkan, F-Demokrat Minta 7 Proyek DPR Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat meminta pimpinan DPR mempertimbangkan kembali pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan. Menurut F-Demokrat, masih banyak opsi yang dapat diambil daripada memaksakan pembangunan itu dikerjakan sekarang.

"Banyak pilihan dan cara bijak yang tentunya bisa ditempuh. Evaluasi, penyesuaian, penundaan dan atau menetapkan skala prioritas secara bertahap, mungkin bisa menjadi bagian yang bisa dipertimbangkan," kata Didik saat dihubungi, Rabu, (26/8/2015).

Didik mengatakan, F-Demokrat memahami bahwa kenyataan yang dihadapi DPR saat ini juga cukup sulit karena dihadapkan kepada kondisi ruang kerja yang memang butuh perbaikan. Sarana yang ada cenderung tidak mengutamakan keamanan. Namun demikian, kata dia, tentunya DPR akan cukup rasional dalam konteks kepentingan. (baca: F-PKB: Jangan Tunggu Kecelakaan Baru Bangun Gedung Baru DPR)

"Dalam kondisi seperti saat ini, di mana pertumbuhan ekonomi makro kita cukup mengkawatirkan dan ekonomi rakyat juga sangat tertekan, maka kami meyakini DPR akan memilih kepentingan yang lebih besar yang harus diutamakan. Nasib bangsa dan rakyat tentu akan menjadi pilihan yang tidak mungkin bisa dihadapkan dengan kepentingan yang lainnya," ucap Didik.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit sebelumnya menyinggung Gedung Nusantara I yang diklaimnya sudah miring karena kelebihan kapasitas. Dia beralasan, jika tak segera dibangun gedung baru, gedung yang digunakan sebagai ruang kerja anggota Dewan itu lama kelamaan runtuh.

"Gedung ini enggak boleh runtuh hanya karena rumah rakyat didatangi rakyat sebanyak-banyaknya," kata Supit. (baca: Ketua Banggar Khawatir Gedung DPR Runtuh)

Selain membangun gedung untuk ruang kerja anggota, DPR juga merencanakan enam proyek lainnya, yakni alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Anggaran untuk proyek tersebut mencapai Rp 2,7 triliun, yang akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak. (baca: Ketua Banggar: 7 Proyek DPR Butuh Anggaran Rp 2,7 Triliun)

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya menanggapi santai rencana proyek tersebut. Ia tak menyampaikan menolak atau menyetujui rencana pembangunan ketujuh proyek yang digagas Tim Implementasi Reformasi itu.

"Gedung DPR kegedean masuk buku APBN," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Selasa (25/8/2015). (baca: Apa Kata Menteri Keuangan soal Rencana Pembangunan 7 Proyek DPR?)