F-PKB: Jangan Tunggu Kecelakaan lalu Baru Bangun Gedung Baru DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid menilai, pembangunan gedung baru DPR saat ini sudah sangat mendesak. Jika gedung baru tak segera dibangun, Jazilul khawatir akan terjadi kecelakaan yang disebabkan karena kelebihan kapasitas. Misalnya, kata dia, bisa saja lift di Gedung Nusantara I tiba-tiba jatuh.

"Pemerintah jangan menunggu kecelakaan baru membangun," kata Jazilul saat dihubungi, Rabu (26/8/2015).

Jazilul mengatakan, perencanaan pembangunan Gedung DPR sudah lama dilakukan oleh DPR bersama pemerintah. Gedung yang ada saat ini juga sudah diaudit oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Hasilnya, ruang kerja anggota di Gedung Nusantara I didapati sudah melebihi kapasitas.

"Fraksi PKB berpandangan bahwa memang hasil auditnya diperlukan, dan kapasitas gedung tak penuhi syarat lagi. Ya dibangun," ujarnya. (Baca: Gedung DPR Tidak Miring)

Untuk enam proyek lainnya, Jazilul menilai hal itu tidak terlalu mendesak untuk dikerjakan sekarang. Menurut dia, akan lebih baik jika proyek lainnya dikerjakan setelah kondisi ekonomi Indonesia membaik. Terlebih lagi, proyek ini juga direncanakan akan dianggarkan dalam APBN secara multiyears.

"Bagi PKB, asal ruang fiskalnya ada, itu tak masalah karena merupakan kebutuhan," ucap dia.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Ahmadi Noor Supit sebelumnya menyinggung Gedung Nusantara I yang diklaimnya sudah miring karena sudah melebihi kapasitas. Dia beralasan, jika gedung baru tak segera dibangun, gedung yang digunakan sebagai ruang kerja anggota Dewan itu lama-kelamaan runtuh.

"Gedung ini enggak boleh runtuh hanya karena rumah rakyat didatangi rakyat sebanyak-banyaknya," kata Supit. (Baca: Ketua Banggar Khawatir Gedung DPR Runtuh)

Selain membangun gedung untuk ruang kerja anggota, DPR juga merencanakan enam proyek lainnya, yakni alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta area integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Anggaran untuk proyek tersebut mencapai Rp 2,7 triliun, yang akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak. (Baca: Ketua Banggar: 7 Proyek DPR Butuh Anggaran Rp 2,7 Triliun)

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya menanggapi santai rencana proyek tersebut. Bambang  tak menyampaikan bahwa ia menolak atau menyetujui rencana pembangunan ketujuh proyek yang digagas Tim Implementasi Reformasi itu.

"Gedung DPR kegedean masuk buku APBN," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Selasa (25/8/2015). (Baca: Apa Kata Menteri Keuangan soal Rencana Pembangunan 7 Proyek DPR?)