Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Pendaftar Calon Kepala Daerah yang Tidak Lolos Tahap Verifikasi

Kompas.com - 25/08/2015, 19:33 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum, Senin (24/8/2015), telah menetapkan sebanyak 62 pasangan bakal calon kepala daerah tidak lolos dalam tahap verifikasi yang dilakukan di 261 daerah.

Setelah penetapan tersebut, ada tiga daerah uang memiliki calon kepala daerah kurang dari dua pasang, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Denpasar, dan Minahasa Selatan. Sementara itu, tiga daerah lain, yakni Kota Surabaya dan Samarinda serta Kabupaten Pacitan, akan mengumumkan penetapan calon pada 30 November 2015.

Berikut nama-nama pasangan bakal calon yang tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah.

1. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Haris T Kamaru dan Yusuf K Mooduto (perorangan)

2. Kabupaten Bone Bolango
Ruwaida Mile dan Benyamin Hadju (perorangan)

3. Kabupaten Boven Digoel
Edwar Christofel Haurissa dan Paulus Etrash (perorangan)

4. Kabupaten Boyolali
Cahyo Sumarso dan M Yakni Anwar (perorangan)

5. Kabupaten Bulukumba
Sukma Nurani Amperia dan A Abdul Hakim (perorangan)

6. Kabupaten FakFak
Mohammad Uswanas dan Abraham Sopaheluakam, yang didukung oleh Demokrat, PDI-P, Nasdem, Hanura, PAN, PBB, dan PPP

7. Kabupaten Gowa
Syachrir Syarifuddin dan Anwar Usman dari Golkar

8. Kabupaten Jembrana
I Ketut Wirawan dan I Made Suardana (Golkar, Demokrat, Gerindra)

9. Kabupaten Kaimana
Matias Mairuma dan Ismail Sirfefa (PDI-P, PKB, Hanura)

10. Kabupaten Kepahiang
Zurdinata dan Iwan Sumantri ( PKPI)

11. Kabupaten Kepulauan Aru
Godlief Ambrosius A Gainau dan Djafrudin Hamu (Golkar, Gerindra)

12. Kabupaten Kepulauan Aru
Obed Barends dan Eliza Lasarus Darakay (PKB, PPP)

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com