Ditanya Rumah di Pondok Indah yang Dibiayai MK, Jimly Akui Dirinya Tak Sempurna

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah informasi terkait etika kepada Jimly Asshidiqie. Pansel mencecar Ketua Komisi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu mulai dari dugaan penggunaan anggaran negara setelah tak lagi menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi hingga suntikan dana swasta untuk yayasan pendidikan yang didirikannya.

"Seusai Bapak dari MK, bapak masih ninggalin rumah kontrakan di Pondok Indah dengan sewa Rp 120 juta setahun yang dibayarin MK?" tanya anggota Pansel KPK, Enny Nurbaningsih dalam wawancara terbuka, Selasa (25/8/2015).

Jimly pun mengakui bahwa dirinya masih menempati rumah yang dibayar oleh MK setelah tak lagi menjabat pasca tahun 2008. "Orang kira gampang pindah rumah itu? Kan nggak bisa juga langsung pindah," jawab Jimly.

Selain itu, Jimly mengaku tempat tinggalnya juga sedang direnovasi setelah 5 tahun tidak digunakan selama dirinya menjadi Ketua MK. Menurut dia, dirinya bisa saja pindah dari rumah yang dibayari oleh MK itu. Namun, masa kontrak rumah itu sudah terlanjur dibayar MK.

"Saya ini memang nggak sempurna amat, sudah jadi eselon 1 sejak 1993. Yang penting kan mau bekerja sebaik-baiknya, jangan makin tua makin bobrok," kilah Jimly.

Menurut dia, hal tersebut bukanlah sebuah kejahatan. Sehingga, dia tak terlalu mempedulikan bila ada orang lain yang mempersoalkannya. "Itu bukan kejahatan, tapi kegagalan. Isu-isu itu nggak saya dengerin, habis waktu kita," kata dia.

Aliran dana newmont

Hal lainnya yang juga dicecar kepada Jimly adalah soal adanya aliran dana Newmont kepada Jimly School yang ditanyakan oleh anggota Pansel, Supra Wimbardi. Supra meminta Jimly menyebutkan sumber pendanaan sekolah tersebut.

"Dana dari sendiri, training saya kumpul dengan teman-teman, saya bilang nggak punya apa-apa, hanya punya nama jadi nama itu saya wakafkan. Sementara saya ngajar atau teman-teman ngajar tidak dapat dana dari situ," ucap dia.

Supra pun mengklarifikasi informasi yang didapat Pansel soal aliran dana dari Newmont ke Jimly School. Menurut Jimly, aliran itu memang ada namun hanya untuk pembiayaan training dan program itu sejak dua tahun lalu sudah selesai.

"Itu (Newmont) ada. Untuk proyek sekolah karena saya nggak punya bakat untuk kasih training ada juga kerja sama dengan Aussie (Australia)," ucap dia.

Jimly merupakan satu di antara tujuh capim KPK yang menjalani tes wawancara terbuka bersama sembilan orang anggota Pansel hari ini. Selain Jimly, ada pula Komisioner KPK Johan Budi SP dan Hendardji Soepandji. Proses wawancara terbuka dilakukan mulai dari 24-26 Agustus dengan total peserta yang dites mencapai 19 orang.