Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aiman Angkat Topik Eksekusi Penjeraan Penjarah Ikan

Kompas.com - 24/08/2015, 21:33 WIB

KOMPAS.com - Eksekusi terhadap kapal penjarah ikan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan hendak memberikan efek jera. Benarkah tindakan tersebut berpengaruh terhadap produksi hasil perikanan? 

Jurnalis Kompas TV Aiman Witjaksono menelusuri eksekusi tersebut dan dampaknya terhadap nelayan tradisional. Dalam episode "Aiman" berjudul "Eksekusi Penjeraan Penjarah Ikan" akan diperbincangkan topik pengawasan laut dan sinergi pihak-pihak terkait.

Episode ini juga mengangkat penelusuran Aiman Witjaksono mengikuti rombongan Dirjen PSDKP KKP dan LANTAMAL XII Pontianak dalam operasi penenggelaman 15 kapal asing di Perairan Lemukutan, Pontianak pada 18 Agustus 2015.

Komandan Pangkalan Utama AL XII Pontianak, Heru Santoso mengatakan, "Penenggelaman kapal ini merupakan hasil sinergi pengawasan berbagai lembaga yang memiliki kesatuan laut mulai dari KKP, TNI AL, Gugus Tempur Laut, Gugus Keamanan Laut, hingga masyarakat nelayan."

Di sisi lain Laksda TNI (purn) Asep Burhanudin, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa nelayan tradisional di Wanam, Merauke, Papua kini dapat menghasilkan 17 ton ikan dalam 2 minggu dibandingkan dulu yang hanya 2-3 ton dalam 2 minggu.

Apa saja temuan Aiman saat menelusuri perkampungan nelayan untuk memastikan hal ini? Berapa rupiah yang diharapkan dapat kembali masuk ke kas negara?

Saksikan dalam "Aiman" episode "Eksekusi Penjeraan Penjarah Ikan", Senin (24/8/2015) pukul 22.00 WIB di KompasTV atau melalui live streaming www.kompas.tv/live.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com