Presiden Ingatkan Perlunya Antisipasi Dampak Konflik Korut dan Korsel

Kompas.com - 24/08/2015, 12:27 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi bersama pimpinan Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, kepala daerah, hingga para menteri Kabinet Kerja di Istana Bogor, Senin (22/8/2015). KOMPAS.com/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi bersama pimpinan Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, kepala daerah, hingga para menteri Kabinet Kerja di Istana Bogor, Senin (22/8/2015).
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa pemerintah perlu mengantisipasi perkembangan dunia, termasuk ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara akhir-akhir ini. Perseturuan dua negara tersebut diprediksi memengaruhi kondisi perekonomian dunia yang berimbas pada perekonomian nasional.

Saat memberikan pengarahan kepada jajaran pemerintahan di Istana Bogor, Senin (24/8/2015), Presiden menyampaikan bahwa pelambatan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain. Negara tetangga pun mulai mengalami krisis yang sama.

"Yang lebih berat dari kita, negara-negara di dekat kita, tetangga-tetangga kita juga sama mengalami, baik karena krisis Yunani beberapa bulan lalu, baik juga karena kenaikan suku bunga Amerika, depresiasi Yuan di China, dan yang terakhir, sehari dua hari juga berpengaruh terhadap ekonomi adalah ramainya antara Korea Selatan dan Korea Utara. Hal-hal tersebut perlu diantisipasi bersama," kata Jokowi.

Ia meminta semua jajaran pemerintahan memiliki pemikiran yang sama dan patuh terhadap garis besar kebijakan yang telah ditetapkan. Ia meminta agar jangan sampai ada aparat pemerintah yang masih di luar garis kebijakan itu.

Presiden juga menekankan pentingnya realisasi belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika belanja pemerintah terealisasi dengan baik, maka belanja swasta nasional maupun asing diharapkan bisa terdorong.

"Ekonomi yang baik itu ditopang banyak hal, APBN, oleh APBD, BUMN, dan juga investasi swasta. Artinya kalau belanja, spending goverment baik di APBN, APBD, belanja di BUMN, belanja swasta nasional dan asing itu bisa bergerak. Itulah yang akan memberikan pertumbuhan ekonomi," kata Presiden.

Ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara meningkat setelah kedua negara tersebut saling meluncurkan tembakan artileri. Pada Jumat (21/8/2015), Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memerintahkan angkatan bersenjatanya untuk berada dalam kondisi siaga perang. Angkatan Darat Korea Selatan memuntahkan puluhan tembakan artileri ke seberang perbatasan setelah sebelumnya militer Korea Utara menembak sebuah pengeras suara di sebuah kota perbatasan yang mengumandangkan propaganda anti-Pyongyang. Aksi tukar tembakan artileri pada Kamis (20/8/2015) itu merupakan yang pertama dalam 10 bulan terakhir.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X