Wapres dan Menteri Kehakiman Australia Bahas Peningkatan Kerja Sama Hadapi Terorisme

Kompas.com - 19/08/2015, 19:12 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membahas peningkatan kerja sama dalam menghadapi aksi terorisme dan radikalisme dengan Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan. Peningkatan kerja sama ini dibahas dalam pertemuan Kalla dengan Keenan yang berlangsung di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

"Saya ke sini untuk berbicara dengan rekan-rekan dari Indonesia, berdiskusi dengan Wapres hari ini mengenai bagaimana mengembangkan kerja sama tentang isu keamanan pertahanan khususnya, seperti yang sudah disampaikan juga kepada Kemenlu Austraalia. Saya ingin menjalin kerja sama dengan Indonesia dan saya menunggu kelanjutannya," kata Keenan.

Menurut Keenan, Indonesia memiliki pandangan yang sama dengan Australia, yakni menaruh perhatian terhadap menjamurnya kelompok radikal di Timur Tengah. Atas dasar itu, Keenan menilai akan lebih baik jika Indonesia dan Australia berbagi pengalaman dalam memerangi radikalisme.

"Kita punya tantangan yang sama. kita mendukung setiap upaya yang dilakukan Indonesia dalam menanggulangi itu (terorisme)," ujar dia.

Ia juga menyampaikan sejumlah hal yang penting dipelajari Australia dari Indonesia. Salah satunya adalah toleransi tinggi yang dimiliki warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia, kata dia, berhasil menunjukkan kepada dunia karakternya sebagai masyarakat yang multitradisi.

"Kami juga membahas mengenai masjid dan yang penting tantangan terorisme radikal," tambah Keenan.

Lebih jauh, Keenan menyampaikan bahwa kerja sama Indonesia dengan Australia sudah dimulai sejak lama, yakni sejak insiden meledaknya bom Bali pertama pada 2002. Agen keamanan Australia juga punya hubungan yang baik dengan Indonesia. Kerjasama kedua negara, kata dia, sangat serius dan perlu ditingkatkan.

"Kunjungan saya ke sini diharapkan dapat meningkatkan hubungan kerja sama itu," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Australia selama ini sangat kuat. Australia mengklaim sebagai teman baik Indonesia karena memiliki sejumlah isu yang sama untuk diatasi, khususnya yang berkaitan dengan keamanan nasional. Demikian juga dengan kerja sama ekonomi dua negara.

Keenan menyampaikan bahwa menteri perdagangan Australia dalam waktu dekat akan berkunjung ke Indonesia untuk meningkatkan kerja sama terkait bidangnya.

Sekretaris Wakil Presiden Muhammad Oemar menambahkan bahwa Keenan telah melaporkan kepada Kalla hasil pertemuannya dengan Badan Intelijen Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Kepolisian. Kedua belah pihak juga menyinggung gerakan Negara Islam Irak Suriah (ISIS).

Menurut Oemar, pembahasan terkait ISIS menyangkut bagaimana menangani warga negara masing-masing yang kembali dari Suriah.

"Orang yang kembali dari sana, orang yang ke sana, mau diapain. Infonya sih mereka (Australia) lagi rumusin undang-undang baru," kata Oemar.

Mengenai pendanaan terorisme, Oemar menyampaikan bahwa Australia akan mengadakan kerja sama dengan PPATK terkait isu ini.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Nasional
Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Ibu Kota "Nusantara" Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Nasional
Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Nasional
Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Nasional
BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

Nasional
Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak dalam Bursa Calon Pangkostrad

Nasional
Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Nasional
Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Mengenal “Megathrust”, yang Jadi Alasan Pemerintah Merelokasi Korban Gempa Banten

Nasional
'Nusantara' Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

"Nusantara" Kian Nyata, Ini 7 Poin Penting Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

Jalan Mulus dan Ngebut RUU IKN, Dana PEN Bakal Dikucurkan Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Kepala Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

Kepala Otorita Ibu Kota "Nusantara" Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Kasus Omicron Meningkat, Jokowi: Waspada, Jangan Jemawa, Jangan Gegabah

Nasional
UU IKN: Otorita Ibu Kota 'Nusantara' Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

UU IKN: Otorita Ibu Kota "Nusantara" Beroperasi Paling Lambat Akhir 2022

Nasional
Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Alasan Hakim Tak Beri Vonis Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.