Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Pak Jokowi Ngopi-ngopi Dulu dengan Rizal Ramli

Kompas.com - 19/08/2015, 15:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang beberapa kali tak satu suara dengan pemerintah. Fadli menyarankan Presiden Joko Widodo berkomunikasi dengan Rizal terlebih dulu. 

"Pak Jokowi duduk-duduk saja, ngopi-ngopi, dikomunikasikan kepada Rizal Ramli," kata Fadli saat dihubungi, Rabu (19/8/2015).

Menurut Fadli, perbedaan pendapat seperti yang ditunjukkan Rizal sebenarnya sah-sah saja. Namun, perbedaan pendapat tersebut tidak perlu disampaikan ke publik. Fadli menyarankan Rizal menyampaikan masukannya dalam rapat-rapat kabinet. (baca: Ditantang Debat Terbuka, JK Akan Panggil Rizal Ramli)

"Jangan sampai membingungkan masyarakat dan investor," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Menurut Fadli, kritik yang disampaikan oleh Rizal bisa jadi akan berguna bagi kinerja pemerintah. Sebab, pemerintah juga memang membutuhkan sosok yang bisa mengkritik dari dalam.

"Tentu Presiden sudah tahu latar belakang Rizal Ramli, memang perlu sosok yang bisa otokritik," ujarnya.

Rizal Ramli langsung mendapat sorotan tak lama setelah dilantik Presiden. Rizal meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan pesawat. Dia mengaku telah membicarakan hal ini kepada Presiden Jokowi. Rizal mengaku tidak ingin Garuda bangkrut dengan membeli 30 unit Airbus A350 tersebut. (baca: "Gebrakan" Rizal Ramli, Garuda Didesak Batalkan Pembelian Airbus A350)

Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian. (baca: Menteri Rini Larang Pihak Lain Intervensi Garuda, Termasuk Menko Kemaritiman.)

Berbagai pihak mengomentari sikap Rizal tersebut. Pihak Istana menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah menegur Rizal melalui sambungan telepon dan meminta tidak mengubar kritik di hadapan publik. (baca: Istana: Koreksi Menteri soal Kebijakan Bukan untuk Diumbar ke Publik)

Belakangan, Rizal tidak memedulikan teguran tersebut. Rizal malah mengajak Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berdebat secara terbuka terkait rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Ia menilai, ada hal yang perlu diluruskan dari proyek tersebut. (baca: Rizal Ramli Tantang Wapres JK Diskusi Terbuka Bahas Kritikan Dirinya)

Menanggapi kritikan Rizal, Presiden mengatakan bahwa para menteri seharusnya bekerja mencari solusi agar pemerintah bisa mencapai target. (baca: Rizal Ramli Minta Target Realistis, Jokowi Sebut Tugas Menteri Cari Solusi)

Presiden bahkan secara khusus menjabarkan tugas-tugas menteri koordinator saat membuka rapat kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu. Rizal hadir dalam rapat tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com