Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli Ogah Tanggapi Kritikan Wantimpres

Kompas.com - 18/08/2015, 16:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli enggan mempermasalahkan kritik yang disampaikan oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa terhadap dirinya. Rizal mengaku tidak mengerti mengapa Suharso mengkritiknya.

"Itu tanya sajalah itu, tanya sendiri. Gitu saja ribet," kata Rizal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Rizal menegaskan, dia kini hanya ingin bekerja sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Ia bertekad membenahi hal-hal yang menurut dia layak untuk dibenahi dalam cakupan tugas dan kewenangannya.

"Apa pun, yang perlu diperbaiki kita perbaiki. Enggak ada masalah, gitu saja ribet. Yang penting kan tujuannya. Kita lakukan sesuatu untuk arah yang lebih baik," ujarnya.

Gaya komunikasi Rizal dikritik oleh anggota Wantimpres Suharso Monoarfa. Menurut Suharso, Rizal keliru karena mengkritik kebijakan pemerintah secara terbuka di hadapan media.

"Presiden pasti sudah menegur mereka. Yang saya tahu, Presiden mengatakan bahwa mereka-mereka itu, kalau mau bicara, bicarakan di dalam. Saya juga setuju dengan Presiden dan saya kira itu tidak benar," ujar Suharso, Senin (17/8/2015).

Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini pun heran dengan sikap Rizal yang mengaku akan tetap kritis meski sudah masuk dalam pemerintahan. (Baca: Wantimpres Sebut Presiden Sudah Tegur Rizal Ramli)

"Mau kritis terhadap siapa? Kalau mau kritis terhadap subordinatnya, boleh saja. Akan tetapi, kalau dia kritis terhadap pemerintah, wong dia ada di dalam pemerintah," kata Suharso.

Anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki mengatakan, Presiden sudah menegur Rizal Ramli. Jokowi menegur Rizal melalui sambungan telepon dan meminta ekonom itu untuk tidak mengumbar kritik di hadapan publik. (Baca: Istana: Koreksi Menteri soal Kebijakan Bukan untuk Diumbar ke Publik)

"Presiden juga sudah menegur, menelepon Pak Rizal Ramli, waktu itu mempermasalahkan soal pengadaan soal pesawat. Itu kan baru LoI (letter of intent), penandatangannya terlalu jauh dan pihak Garuda sudah menjelaskan itu," kata Teten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Nasional
PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com