Polri Nilai Pro-Kontra Sepeda dengan Harley Wajar Terjadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Agus Rianto menilai, pro-kontra publik atas peristiwa pesepeda menghadang konvoi Harley Davidson di Sleman, Yogyakarta, adalah hal wajar.

"Keadilan dalam konteks peristiwa ini sifatnya subyektif. Bagi kelompok yang ikut konvoi itu, mereka anggap adil karena sesuai dengan hukum. Tapi bagi masyarakat yang lain di luar itu, bisa jadi mereka anggap itu tak adil karena haknya dibatasi. Jadi ya wajar aja," ujar Agus saat ditemui di kantornya, Senin (17/8/2015).

Agus memastikan bahwa pengawalan polisi terhadap konvoi motor gede (moge) itu sudah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di mana polisi memiliki hak memprioritaskan konvoi dan mengesampingkan hak pengguna jalan lainnya.

Agus juga menegaskan jika pengawalan atas acara konvoi seperti itu bukan berarti polisi membela kelompok kaum berduit saja. Melainkan semata-mata untuk memperlancar acara konvoi dan tidak bersinggungan atau bergesekan dengan hak pengguna jalan lain.

"Intinya kembali ya, semua dilakukan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat pula," ujar Agus.

Jika dalam pelaksanaan tugas itu, polisi yang jadi pengawal terpaksa memberhentikan orang jalan, menepikan mobil atau menerobos lampu merah, Agus yakin hal itu didasarkan pada pertimbangan personel polisi yang mengawal.

"Polisi memiliki hak diskresi. Itu didasarkan pada pertimbangan atau penilaian lapangan. Misal, konvoi butuh kecepatan tertentu atau dalam jumlah besar sehingga kalau berhenti menimbulkan kemacetan, polisi pengawal itu bisa saja tetap berjalan saat lampu merah," ujar Agus.

Apalagi, pada umumnya polisi pengawal itu sudah berkoordinasi dengan personel polisi lain yang bertugas di titik-titik tertentu agar segalanya terkoordinasi dengan baik.

Diberitakan, seorang pesepeda bernama Erlanto Wijoyono menghadang konvoi Harley di perempatan Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, Jumat (14/8/20115). Peristiwa ini tersebar lewat media sosial. Menanggapi peristiwa itu, Jusri Puluhubu, founder Jakarta Defensive Driving Consulting turut angkat bicara.

"Para stakeholder jalan raya, baik pengguna, petugas lalu lintas sampai peemerintah yang memiliki kepentingan di jalan raya harusnya memahami tata tertib dan undang-undang berlaku, seperti UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," ujar Jusri.