Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Politisi PDI-P, Puan Tak Kena "Reshuffle" karena Simbol Dukungan Partai

Kompas.com - 13/08/2015, 12:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai wajar jika Presiden Joko Widodo mempertahankan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Saat melakukan reshuffle kabinet, Rabu (13/8/2015), Jokowi mengganti tiga Menko, yakni Menko Polhukam, Menko Perekonomian, dan Menko Maritim.

Hanya Puan, putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang aman di posisinya sebagai Menko PMK.

"Puan memiliki modal sosial yang tinggi karena Puan adalah simbol dukungan dari partai yang mengusung Jokowi. Modal sosial ini yang besar. Kita tak bisa menutup mata," kata Hendrawan saat dihubungi, Kamis (13/8/2015).

Tak hanya itu, Hendrawan juga menilai sosok Puan dapat berkomunikasi dengan baik dengan DPR. Pengalaman Puan sebagai Anggota DPR bisa lebih mencairkan hubungan antara eksekutif dan legislatif. (baca: "Wajar Puan Tak Dicopot")

"Apalagi dia kan pernah jadi Ketua Fraksi PDI-P juga," ucap Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Terakhir, kata Hendrawan, kinerja Puan selama menjabat sebagai Menko PMK juga sudah cukup maksimal. Hal tersebut dari berjalannya program-program seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera.

Meski itu adalah program langsung yang dicanangkan Jokowi, tetapi Hendrawan menilai, kementerian yang ada di bawah koordinasi Puan bisa mengeksekusinya dengan baik. (baca: Jokowi Singkirkan Menteri yang Lemah secara Politik)

"Program riil yang dihasilkan oleh kementerian-kementerian yang ada dibawah Puan, paling kelihatan," ucapnya.

Presiden Jokowi sudah melantik lima menteri dan pejabat setingkat menteri dalam Kabinet Kerja, Rabu (12/8/2015). Kelima menteri yang dilantik itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Luhut akan merangkap jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan, yang ia jabat sebelumnya.

Ekonom Rizal Ramli dilantik sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Rizal menggantikan posisi Indroyono Soesilo. (Baca: Cerita Andi Widjajanto Ketika Dipanggil Jokowi Bahas "Reshuffle")

Selanjutnya, Thomas Trikasih Lembong dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel. Sementara itu, Sofjan Djalil, yang sebelumnya menjabat Menko Perekonomian, dilantik sebagai Kepala Bappenas untuk menggantikan Andrinof Chaniago.

Adapun mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dilantik sebagai Menko Perekonomian. Kemudian, Pramono Anung, politisi PDI-P, dilantik menjadi Sekretaris Kabinet. Pramono menggantikan posisi Andi Widjajanto. (Baca: Jokowi Singkirkan Menteri yang Lemah secara Politik)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com