Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Pemilihan Pimpinan Majelis Syuro dan Presiden PKS Dipercepat

Kompas.com - 11/08/2015, 11:39 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera telah menggelar proses pemilihan Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS periode 2015-2020. Proses ini berlangsung lebih cepat dari jadwal yang diagendakan pada Oktober 2015. Apa alasannya?

"Karena ada hajat pilkada, prosesnya kami majukan," kata Presiden PKS Sohibul Iman kepada Kompas.com, Selasa (11/8/2015).

Ia menjelaskan, dalam kondisi normal, pelaksanaan Musyawarah Majelis Syuro dan Musyawarah Nasional PKS dilangsungkan secara bersamaan. Namun, karena jadwal pelaksanaan Munas PKS berdekatan dengan pilkada serentak, proses itu dipercepat.

"Yang kemarin itu baru proses Musyawarah Majelis Syuro-nya. Dalam proses itu, ada pemilihan Ketua Majelis Syuro, Presiden PKS, dan struktur pimpinan parpol," ujarnya.

Sohibul menambahkan, dalam waktu dekat, PKS akan fokus pada suksesi kontestasi pilkada serentak yang akan digelar di 269 wilayah. Sementara itu, penyusunan program jangka panjang akan dilaksanakan pada munas mendatang.

Salim Segaf Aljufrie terpilih sebagai Ketua Majelis Syuro (MS) PKS, menggantikan Hilmi Aminuddin. Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai Wakil Ketua MS. Presiden PKS periode 2015-2020 dijabat Muhammad Sohibul Iman, menggantikan Anis Matta. (Baca: Kepengurusan Baru PKS, Majelis Syuro hingga Presiden Diganti)

Sidang musyawarah Majelis Syuro PKS juga memutuskan Suharna Surapranata sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Surahman Hidayat sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP), Taufik Ridlo sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP), Mahfuzh Abdurrahman sebagai Bendahara Umum DPP, serta Untung Wahono sebagai Sekretaris Majelis Syuro.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com