Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim Jamin Penelusuran Rekam Jejak Capim KPK

Kompas.com - 06/08/2015, 15:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso menjamin pihaknya akan bekerja maksimal dalam penelusuran rekam jejak calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelusuran itu dilakukan Bareskrim bersama tim daerah.

"Kita telusuri semua, saya sudah bagi-bagi tim, ke sektor-sektor, ke wilayah, tentunya yang berkaitan dengan jejak yang bersangkutan. Domisili, tempat bekerja, asal usulnya semua kita teliti," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2015).

Budi menuturkan, penelusuran dilakukan secara rinci untuk mendapatkan calon pimpinan KPK yang terbaik. Ia bahkan berani menjamin bahwa penelusuran pihaknya akan mendapatkan calon pimpinan KPK yang bersih dari kesalahan masa lalu. (baca: Kabareskrim Jamin Tidak Usut Kasus Lama Pimpinan KPK)

"Supaya nanti di kemudian hari, di kala yang bersangkutan sudah terpilih dan menjabat, kemudian dicari-cari (kesalahan) itu tidak boleh," ujarnya.

Pada Jumat (31/7/2015), panitia seleksi calon pimpinan KPK menagih hasil penelusuran rekam jejak tindak pidana calon pimpinan KPK ke Bareskrim Polri. Hasil penelusuran akan digunakan sebagai poin penilaian dengan bobot tertinggi untuk menentukan apakah seorang calon pimpinan lolos seleksi atau tidak. (baca: Pansel KPK Tagih Rekam Jejak Capim KPK ke Bareskrim)

Anggota Pansel KPK, Yenti Ginarsih mengatakan, pada dasarnya penelusuran semacam ini adalah hal yang biasa. Namun, menjadi luar biasa karena terkait dengan para calon pimpinan lembaga penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Terlebih lagi, penelusuran rekam jejak tindak pidana ini dirasa sangat penting untuk menghindari kriminalisasi saat menjabat sebagai pimpinan KPK.

Pengumuman daftar pendek calon pimpinan KPK akan disampaikan pada 12 Agustus. Tes kesehatan dilakukan pada 18 Agustus. Wawancara 24-27 Agustus. Terakhir, Pansel KPK akan melaporkan hasil seleksi kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com