Kompas.com - 31/07/2015, 18:44 WIB
Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan peserta yang lolos seleksi tahap kedua, Selasa (14/7/2015). KOMPAS.com/Sabrina AsrilPanitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan peserta yang lolos seleksi tahap kedua, Selasa (14/7/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia seleksi calon pimpinan KPK menagih hasil penelusuran rekam jejak tindak pidana calon pimpinan KPK ke Bareskrim Polri, Jumat (31/7/2015). Hasil penelusuran akan digunakan sebagai poin penilaian dengan bobot tertinggi untuk menentukan apakah seorang calon pimpinan lolos atau tidak.

Adapun perwakilan Pansel KPK yang datang adalah Ketua Pansel KPK Destry Damayanti dan salah seorang anggotanya Yenti Ginarsih. Datang sekitar pukul 14.00 WIB, keduanya langsung bertemu Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso di ruangan kerjanya. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup.

"Waktu itu kami kan minta Polri menelusuri rekam jejak calon pimpinan KPK. Kapolri mendisposisikan ke Bareskrim. Nah, sekarang kami mengecek saja, sudah sampai mana penelusuran itu," ujar Yenti dalam konferensi pers di ruangan rapat Bareskrim, Jumat sore.

Yenti mengatakan, pada dasarnya penelusuran semacam ini adalah hal yang biasa. Namun, menjadi luar biasa karena terkait dengan para calon pimpinan lembaga penegakan hukum tindak pidana korupsi. Apalagi, penelusuran rekam jejak tindak pidana ini dirasa sangat penting untuk menghindari kriminalisasi saat menjabat sebagai pimpinan KPK.

Yenti menjelaskan bahwa rekam jejak terkait ada atau tidaknya tindak pidana pada seorang calon memiliki bobot tertinggi penilaian. Dengan penelusuran tersebut, Yenti berharap pimpinan KPK ke depannya tak akan diganggu oleh kriminalisasi. Dia pun meminta Polri untuk menghormati hasil penelusuran rekam jejak ada atau tidaknya tindak pidana sendiri.

"Kita minta komitmen Kabareskrim untuk bisa menjaga itu. Kalau sampai misalnya ada yang tercecer kasus-kasus di masa lalu (yang luput dari penelusuran rekam jejak), ya janganlah diungkit lagi, biarkan mereka menjalankan tugasnya," ujar Yenti.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

UPDATE 9 Mei: Bertambah 3.922 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.713.684

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Nasional
Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X