Zulkifli: Parpol yang Tak Usung Calon, Kok Presiden yang Tanggung Jawab?

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta Presiden Joko Widodo tidak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menyikapi polemik calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak 2015.

Menurut Zulkifli, Presiden tidak dapat menanggung akibat ketika partai politik tidak mengajukan calon kepala daerah.

Zulkifli mengungkapkan, pelaksanaan pilkada tidak perlu menimbulkan polemik jika semua partai politik bersedia bersaing secara adil dengan memunculkan alternatif pilihan calon kepala daerah. Jika kemudian ada beberapa daerah yang hanya memiliki satu pasang calon kepala daerah, menurut Zulkifli, hal itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab partai politik.

"Pilkada itu tanggung jawab partai politik, saya enggak setuju tanggung jawab itu dilimpahkan kepada Presiden," kata Zulkifli. (baca: Oesman Sapta: Kasihan Calon Tunggal Kepala Daerah)

Ketua Umum PAN itu melanjutkan, Presiden Jokowi tidak perlu merespons polemik calon tunggal pilkada dengan menerbitkan perppu. Zulkifli mendorong pelaksanaan pilkada dengan satu calon tetap digelar melalui perubahan Peraturan KPU.

"Kan parpol yang tidak usung calon, kok Presiden yang tanggung jawab? Saya nggak sependapat," ujarnya.

Zulkifli mengingatkan agar Jokowi berhati-hati dan cermat saat akan menerbitkan perppu dengan mempertimbangkan unsur kegentingan yang memaksa. Ia khawatir terbitnya perppu pilkada akan menimbulkan penilaian pemerintah terlalu murah mengobral perppu.

"Besok-besok, kalau ada apa-apa masak keluarin perppu. Genting memaksanya di mana?" ujarnya.

Pemerintah telah menyiapkan draf peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menyiasati adanya calon tunggal dalam Pilkada serentak 2015. Selanjutnya, hal itu menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo apakah akan menerbitkan perppu atau tidak. (baca: Tedjo: Draf Perppu Pilkada Telah Disiapkan, Selanjutnya Terserah Presiden)

Meski demikian, Jokowi masih berharap tidak menerbitkan perppu untuk mengatasi polemik tersebut. Presiden masih perlu berkonsultasi dengan beberapa pihak sebelum mengambil keputusan. (baca: Jokowi Masih Berharap Tidak Keluarkan Perppu Pilkada)

Berdasarkan data KPU, hingga batas akhir masa perpanjangan pendaftaran pilkada pada Senin (3/8/2015), dari 269 daerah yang akan menggelar pilkada, masih ada tujuh kabupaten/kota yang memiliki satu pasangan bakal calon. 

Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Samarinda di Kalimantan Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain itu, ada 83 daerah yang berpotensi memiliki satu pasangan bakal calon. Pasalnya, di daerah itu, hanya ada dua pasangan bakal calon yang mendaftar. Jika salah satu pasangan bakal calon itu tidak lolos verifikasi sehingga hanya ada satu calon, KPU akan kembali membuka pendaftaran. Namun, jika tak ada pendaftar baru, berarti di daerah itu hanya ada satu pasangan calon.

KPU mencatat terdapat 838 pasangan calon yang diterima pendaftarannya dengan rincian 21 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 115 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, dan 702 pasangan calon bupati dan wakil bupati.