Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara: Gatot dan Wakilnya Didamaikan Kaligis Saat Berselisih soal Dana Bansos

Kompas.com - 05/08/2015, 09:19 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Razman Arif Nasution, mengatakan, penanganan kasus dana bantuan sosial di Sumatera Utara oleh Kejaksaan Agung sempat menimbulkan konflik antara Gatot dan wakilnya, Tengku Erry Nuradi. Menurut dia, ada peristiwa politik yang terjadi di balik kasus tersebut dalam upaya damai.

"Ada perdamaian karena dianggap ada 'disharmonis' antara gubernur dan wakilnya," ujar Razman saat dihubungi, Rabu (5/8/2015).

Untuk mendamaikan Gatot dan Erry, pertemuan dilakukan bersama Otto Cornelis Kaligis selaku Ketua Mahkamah Partai Nasdem di Kantor Partai Nasdem. Diketahui, Erry merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Utara (Sumut).

"Mereka bertiga ini pernah bertemu di Kantor DPP Partai Nasdem untuk diislahkan. Yang hadir itu ada Surya Paloh, ada Pak Tengku Erry, dan Pak Gubernur sendiri," kata Razman.

Setelah itu, Kaligis berhasil mendamaikan Gatot dengan Erry. Kaligis pun menyarankan agar Pemprov Sumut mengajukan gugatan atas penyelidikan dana bansos oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

"Setelah itu, kami berusaha untuk sharing. Lalu ada (usul gugatan ke) PTUN yang itu justru dari OC," kata Razman.

Sebelumnya, Razman menegaskan bahwa kliennya bukan "aktor" di balik pemberian suap kepada hakim dan panitera PTUN Medan. Razman justru menyebut OC Kaligis sebagai inisiator pengajuan gugatan tersebut.

Gatot dan istri mudanya, Evi, pun meminta Kaligis untuk kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tidak bungkam saat diperiksa. Evi pun menulis surat dan menyampaikannya melalui Razman kepada pihak Kaligis. Surat tersebut berisi permintaan agar Kaligis dan kuasa hukumnya bersedia buka suara kepada penyidik ataupun publik mengenai kasus tersebut.

"Di dalam suratnya, beliau minta Pak OC itu bicara ke publik, bicara ke penyidik, supaya terang, dan beliau (Evi) siap untuk dikonfrontasi," kata Razman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com