Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Pimpinan DPR, Presiden Turki Keluhkan Pendatang yang Akan Bergabung dengan ISIS

Kompas.com - 31/07/2015, 20:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluhkan banyaknya foreign fighter yang hendak bergabung dengan organisasi Islamic State of Iraq and Syria atau Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Hal itu disampaikannya saat menemui pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Erdogan mengatakan, Turki adalah negara yang berbatasan langsung dengan Suriah. Namun, sesampainya di Turki, para foreign fighter itu gagal menyeberang ke Suriah sehingga harus ditampung oleh Pemerintah Turki.

"Dia bilang akibat konflik di Suriah, Turki menanggung 1,9 juta orang pengungsi," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq seusai pertemuan.

Selain Mahfudz, pertemuan diikuti oleh Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Nurhaayati Ali Assegaf, dan Sekjen DPR Winantuningtyastiti.

Menurut Fadli Zon, Erdogan mengisahkan, akibat pengungsi tersebut, Pemerintah Turki sudah mengeluarkan dana sebesar 6 miliar dollar AS. Biaya paling besar dikeluarkan untuk mencarikan tempat tinggal bagi para pengungsi itu.

"Ini sudah menjadi beban sendiri juga bagi Turki," kata Fadli.

Erdogan pun meminta Indonesia untuk semaksimal mungkin mencegah warga negaranya yang hendak ke Suriah melalui Turki.

"Karena ada sejumlah warga negara Indonesia yang datang ke sana dan ini harus dihentikan," ucap Fadli.

Ancaman mengenai ISIS ini juga menjadi salah satu isu yang disinggung oleh Presiden Joko Widodo dengan Erdogan. Dari pertemuan itu, Jokowi menyatakan bahwa kedua negara siap meningkatkan kerja sama di bidang intelijen.

"Ya kita kan tahu bahwa banyak dari sini yang menuju ke Suriah itu lewat Turki. Oleh sebab itu, tadi kami juga minta agar ada kerja sama intelijen," ujar Jokowi seusai pertemuan di Istana Merdeka, Jumat (31/7/2015).

Jokowi mengungkapkan, kerja sama intelijen ditujukan agar aparat kedua negara bisa saling berbagi informasi. Dia pun berencana untuk menempatkan aparat intelijen Indonesia di Turki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com