Komite Umat untuk Tolikara: Tak Ada Sejarahnya Orang Papua Perang karena Agama

Kompas.com - 22/07/2015, 19:26 WIB
Ketua Dewan Syuro Komite Umat untuk Tolikara (Komat) Didin Hafidudin usai bertemu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Mabes Polri, Rabu (22/7/2015). KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOKetua Dewan Syuro Komite Umat untuk Tolikara (Komat) Didin Hafidudin usai bertemu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Mabes Polri, Rabu (22/7/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Syuro Komite Umat untuk Tolikara (Komat) Didin Hafidudin yakin insiden di Tolikara, Papua, didalangi oleh pihak-pihak di luar warga Papua. Menurut dia, warga di Papua tak pernah berselisih soal agama.

"Mereka itu tidak pernah ikut campur urusan agama. Tidak ada sejarahnya orang Papua perang karena agama," ujar Didin, seusai bertemu Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (22/7/2015).

"Anggota kami ada yang warga Papua. Mereka bilang, kami memang sering perang antarsuku, tetapi tidak pernah perang karena agama," lanjut dia.

Didin menduga, ada pihak dari luar Papua yang ingin menciptakan situasi tidak aman di Tanah Papua. Ia meminta kepolisian menangkap pelaku perusakan fasilitas umum dan penodaan agama, termasuk otak pelaku di belakangnya. 

Dalam pertemuan dengan Kapolri yang berlangsung selama sekitar 1 jam sore ini, anggota Komat yang turut dalam pertemuan itu antara lain Ketua Dewan Syuro Komat Hidayat Nurwahid, Ketua Pelaksana Komat Bachtiar Nasir, dan anggota Dewan Syuro Komat Yusuf Mansyur.

Selain meminta polisi mengusut tuntas kasus itu, Komat juga menyampaikan bahwa mereka akan mengirimkan tim investigasi sendiri ke Tolikara.

"Kami berharap peristiwa ini menjadi yang terakhir. Kami enggak mau lagi ada istilah, orang ibadah kok diganggu. Itu jelas bertentangan dengan undang-undang," lanjut Didin.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Insiden di Kabupaten Tolikara mengakibatkan puluhan bangunan kios dibakar, termasuk Mushala Baitul Mustaqin. Saat itu, ada dua acara yang dilaksanakan berdekatan. Selain perayaan Lebaran yang ditandai dengan shalat Idul Fitri, ada pula acara pertemuan pemuka gereja. Polri melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan massa. Lantaran tak ada yang menaatinya, polisi kemudian melepaskan tembakan ke tanah. Seorang meninggal dunia dan 11 lainnya luka-luka dalam insiden itu.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Aksi Kekerasan KKB Tak Terjadi di Semua Wilayah Papua

Polri: Aksi Kekerasan KKB Tak Terjadi di Semua Wilayah Papua

Nasional
Virus Corona Bisa Bertahan Puluhan Tahun, Ini 4 Strategi Tangani Pandemi Menurut Menkes

Virus Corona Bisa Bertahan Puluhan Tahun, Ini 4 Strategi Tangani Pandemi Menurut Menkes

Nasional
Dokumen Hasil TWK Tak Dimiliki BKN, Disebut Dirahasiakan TNI AD dan BNPT

Dokumen Hasil TWK Tak Dimiliki BKN, Disebut Dirahasiakan TNI AD dan BNPT

Nasional
UPDATE: Tambah 1 Kasus di Bahrain, Total 5.057 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 1 Kasus di Bahrain, Total 5.057 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Sesuai Reformasi Birokrasi, Kemendes PDTT Berkomitmen Bentuk ASN Kompeten

Sesuai Reformasi Birokrasi, Kemendes PDTT Berkomitmen Bentuk ASN Kompeten

Nasional
Jokowi Teken Perpres 53/2021, Atur Rencana Aksi HAM 2021-2025

Jokowi Teken Perpres 53/2021, Atur Rencana Aksi HAM 2021-2025

Nasional
Satgas Covid-19: Perubahan Hari Libur Nasional Bukan untuk Langgar Hak Pekerja

Satgas Covid-19: Perubahan Hari Libur Nasional Bukan untuk Langgar Hak Pekerja

Nasional
Satgas: PPKM Mikro untuk Awasi Kegiatan Masyarakat yang Sulit Dikendalikan

Satgas: PPKM Mikro untuk Awasi Kegiatan Masyarakat yang Sulit Dikendalikan

Nasional
Satgas: Jika Daerah Berstatus Zona Merah Lebih dari Seminggu, PPKM Mikro Harus Dievaluasi

Satgas: Jika Daerah Berstatus Zona Merah Lebih dari Seminggu, PPKM Mikro Harus Dievaluasi

Nasional
Menkes: Kenaikan Pasien Covid-19 di RS Sudah Lebih dari 100 Persen

Menkes: Kenaikan Pasien Covid-19 di RS Sudah Lebih dari 100 Persen

Nasional
Menkes: Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Usia 18 Tahun ke Atas Diperbanyak

Menkes: Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Usia 18 Tahun ke Atas Diperbanyak

Nasional
Satgas Minta Angka Keterisian RS Covid-19 Ditekan untuk Kurangi Beban Tenaga Kesehatan

Satgas Minta Angka Keterisian RS Covid-19 Ditekan untuk Kurangi Beban Tenaga Kesehatan

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Satgas: Tidak Dapat Ditoleransi

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Satgas: Tidak Dapat Ditoleransi

Nasional
[POPULER NASIONAL] PPKM Mikro Diperketat | Hasil Validasi GeNose Diminta Segera Dipublikasikan

[POPULER NASIONAL] PPKM Mikro Diperketat | Hasil Validasi GeNose Diminta Segera Dipublikasikan

Nasional
Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X