Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Yuddy: Pegawai Masih Cuti, Jangan Kaget Kantor Pemerintahan Kosong

Kompas.com - 22/07/2015, 18:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan, dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukannya pada hari ini, Rabu (22/7/2015), sejumlah kantor pemerintahan terlihat kosong meski libur Lebaran telah berakhir. Namun, kata dia, kosongnya kantor itu bukan karena para pegawainya membolos, melainkan banyak yang mengajukan cuti.

Yuddy mencontohkan, salah satu kantor pemerintahan yang kosong adalah Lembaga Administrasi Negara. Saat sidak ke kantor itu, 50 persen pegawainya masih cuti,

"Jadi jangan kaget kalau ke kantor-kantor kosong, bukan bolos, bisa jadi mereka cuti. Cuti itu hak pegawai yang penting cuti pegawai jangan sampai ganggu pelayanan publik," ujar Yuddy, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Meski masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang belum beraktivitas normal, menurut Yuddy, hingga kini belum ada laporan pelayanan publik yang terganggu. Bagi pegawai yang ketahuan bolos, mereka akan mendapatkan sanksi ringan hingga sedang.

"Kalau bolosnya mengganggu pelayanan publik bisa jadi sangat serius, bisa berat. Tapi kalau bolosnya karena memang masalah transportasi, masalah emergency bisa dimaklumi tetapi tetap dicatatkan tetap berimbas pada kenaikan pangkatnya," kata Yuddy.

Pada hari ini, seluruh PNS wajib masuk kerja seperti biasa karena masa cuti bersama selama tujuh hari untuk merayakan Lebaran sudah habis. Yuddy melakukan inspeksi mendadak mulai dari kantornya, Balai Kota DKI Jakarta, hingga Lembaga Administrasi Negara.

Dia menyebutkan, di Kementerian PAN, sebanyak 32,4 persen pegawai masih cuti, sementara Pemprov DKI Jakarta hanya 5 persen pegawai yang cuti untuk bidang pelayanan publik. Yuddy menganggap Pemprov DKI Jakarta bisa menjadi barometer skala nasional. Dia berharap agar pemerintah daerah lainnya mencontoh Pemprov DKI Jakarta.

"Kami meminta sekretaris Menteri PAN dan juga deputi reformasi birokrasi pengawasan untuk melakukan komunikasi dengan para gubernur seluruh Indonesia memastikan aktivitas masing-masing gubernur dan mengecek pegawai-pegawainya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com