Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Yuddy: Pegawai Masih Cuti, Jangan Kaget Kantor Pemerintahan Kosong

Kompas.com - 22/07/2015, 18:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan, dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukannya pada hari ini, Rabu (22/7/2015), sejumlah kantor pemerintahan terlihat kosong meski libur Lebaran telah berakhir. Namun, kata dia, kosongnya kantor itu bukan karena para pegawainya membolos, melainkan banyak yang mengajukan cuti.

Yuddy mencontohkan, salah satu kantor pemerintahan yang kosong adalah Lembaga Administrasi Negara. Saat sidak ke kantor itu, 50 persen pegawainya masih cuti,

"Jadi jangan kaget kalau ke kantor-kantor kosong, bukan bolos, bisa jadi mereka cuti. Cuti itu hak pegawai yang penting cuti pegawai jangan sampai ganggu pelayanan publik," ujar Yuddy, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2015).

Meski masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang belum beraktivitas normal, menurut Yuddy, hingga kini belum ada laporan pelayanan publik yang terganggu. Bagi pegawai yang ketahuan bolos, mereka akan mendapatkan sanksi ringan hingga sedang.

"Kalau bolosnya mengganggu pelayanan publik bisa jadi sangat serius, bisa berat. Tapi kalau bolosnya karena memang masalah transportasi, masalah emergency bisa dimaklumi tetapi tetap dicatatkan tetap berimbas pada kenaikan pangkatnya," kata Yuddy.

Pada hari ini, seluruh PNS wajib masuk kerja seperti biasa karena masa cuti bersama selama tujuh hari untuk merayakan Lebaran sudah habis. Yuddy melakukan inspeksi mendadak mulai dari kantornya, Balai Kota DKI Jakarta, hingga Lembaga Administrasi Negara.

Dia menyebutkan, di Kementerian PAN, sebanyak 32,4 persen pegawai masih cuti, sementara Pemprov DKI Jakarta hanya 5 persen pegawai yang cuti untuk bidang pelayanan publik. Yuddy menganggap Pemprov DKI Jakarta bisa menjadi barometer skala nasional. Dia berharap agar pemerintah daerah lainnya mencontoh Pemprov DKI Jakarta.

"Kami meminta sekretaris Menteri PAN dan juga deputi reformasi birokrasi pengawasan untuk melakukan komunikasi dengan para gubernur seluruh Indonesia memastikan aktivitas masing-masing gubernur dan mengecek pegawai-pegawainya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com