Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Dilibatkan Garap Proyek Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam menggarap proyek infrastruktur. Kemampuan sumber daya manusia perguruan tinggi akan dikerahkan dalam menyusun perencanaan proyek pembangunan.

"Penyiapan-penyiapan proyek infrastruktur di Indonesia selama lima tahun ke depan. Perlu penyiapan tenaga ahli dari perguruan tinggi," kata Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (16/7/2015).

Hari ini, Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat percepatan perencanaan proyek infrastruktur. Selain Nasir, hadir Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago.

Lebih jauh, Nasir menyampaikan bahwa pihaknya telah membuat pengelompokan bidang proyek infrastruktur yang perencanaannya akan disusun perguruan tinggi. Ada delapan pengelompokan bidang, yakni bidang infrastruktur kesehatan dan pengobatan, pangan dan pertanian, komunikasi dan informasi, transportasi, konstruksi atau material khusus, teknologi pertahanan, energi serta energi terbarukan, dan bidang kemaritiman.

"Ke-delapan area ini yang nantinya kami siapkan SDM (sumber daya manusia)-nya, detail engineeringnya, sampai nanti tahapan proyek dilakukan. Anggarannya didesain Bappenas," kata Nasir.

Selain itu, pemerintah akan melibatkan ahli dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam menyusun perencanaan proyek infrastruktur.

Dalam menyusun perencanaan proyek, pemerintah mengutamakan tenaga ahli dalam negeri. Apabila tenaga ahli dalam negeri ini tidak mencukupi, Nasir menyampaikan bahwa pemerintah bisa saja melibatkan konsultan asing.

Menteri PPN Andrinof Chaniago mengakui peranan BPPT dan LIPI selama ini kurang terkonsolidasi untuk dilibatkan dalam proyek infrastruktur. Menurut dia, kurangnya persiapan proyek menjadi kendala realisasi proyek infrastruktur selama ini.

Kesiapan proyek sering kali belum memadai sehingga anggarannya tidak bisa disediakan. Para calon investor pun belum bisa memutuskan untuk menggelontorkan dana jika perencanaan teknis belum siap.

Menurut Andrinof, lebih dari 50 persen proyek yang sedianya mulai dikerjakan pada 2016 belum siap perencanaan teknisnya.