Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Sang Ayah untuk Gubernur Sumut yang Dikaitkan Kasus Korupsi...

Kompas.com - 15/07/2015, 06:45 WIB
Kontributor Magelang, Ika Fitriana

Penulis

MAGELANG, KOMPAs.com - Tidak ada yang mencolok dari kediaman orang tua Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho di Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Jika bukan warga setempat, tidak ada yang menyangka jika rumah mungil bercorak hijau daun itu milik keluarga orang nomor satu di provinsi Sumatera Utara, yang belakangan disebut-sebut terlibat dalam dugaan kasus suap Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Meski sederhana, namun rumah itu terlihat bersih dan rapi. Seorang pria lanjut usia keluar menyapa Kompas.com yang bertandang ke rumah tersebut, Selasa (14/7/2015). Dengan senyum ramah, pria yang merupakan ayah Gatot itu mempersilakan Kompas.com duduk di kursi di teras depan rumahnya.

“Kalau Mas Gatot pulang ya ke rumah seadanya ini. Dia tidak pernah beli rumah atau tanah di sini (Magelang),“ ucap ayah Gatot, Dj Tjokro Widojo.

Semenjak mengenyam pendidikan di Istitut Teknologi Bandung (ITB) hingga menjadi pejabat tinggi di tanah Batak Sumatera, kata Tjokro, anak keduanya itu jarang pulang. Sesekali, Gatot menemuinya dan adik-adiknya yang masih tinggal di Desa Kalinegoro. Namun, Gatot masih kerap menghubungi keluarga melalui sambungan telepon meskipun tidak ada jadwal rutin.

“Mas Gatot sering telepon, walaupun tidak tentu waktunya. Terakhir (telepon) sekitar dua bulan lalu, hanya menanyakan kabar kesehatan saya 'Bapak sehat, kan?. Saya juga sehat di sini',“ ujar purnawirawan TNI AD Rindam Semarang Jawa Tengah itu menirukan ucapan sang anak.

Ketika disinggung mengenai dugaan kasus suap di PTUN Medan, Tjokro berharap anaknya tidak terlibat. Dia sendiri sudah mengetahui kabar operasi tangkap tangan (PTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor PTUN dan kantor Gubernur Sumatera Utara dari media televisi.

“Saya berdoa yang terbaik buat anak saya. Insya Allah dia baik-baik saja,“ ucap pria berusia 89 tahun itu.

Tjokro menceritakan bahwa Gatot adalah anak kedua dari lima bersaudara. Sejak kecil Gatot memang dikenal sebagai anak yang tekun belajar, kutu buku dan pekerja keras hingga mampu menggapai cita-citanya saat ini. Sejauh ini, Tjokro tidak pernah mendengar Gatot terlibat dalam masalah serius dengan jabatannya.

Hanya saja dia pernah khawatir ketika ada kabar sejumlah kepala daerah di Indonesia yang memiliki rapor merah. Namun, dia bersyukur karena Gatot tidak termasuk dalam daftar kepala daerah yang dimaksud.

“Saat menjabat sebagai Plt Gubernur Sumut, Mas Gatot pernah cerita kalau sering dicurigai telah melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi saya berdoa dia tidak akan berbuat macam-macam,“ tutur veteran TNI AD itu.

Dalam setiap perjumpaan dan komunikasi yang terjalin selama ini, Tjokro tidak pernah lelah memberi nasihat pada putranya itu untuk menjadi orang jujur, dan tetap berhati-hati dalam menjalani lika liku kehidupan. Dia juga tak lupa selalu menanamkan falsafah kehidupan sebagai orang Jawa kepada Gatot dan putra-putrinya yang lain.

“Saya selalu bilang ke Gatot dan anak-anak saya yang lain, 'ati-ati naliko ancik-ancik pucuking ri' (hati-hati lah saat berdiri di atas pucuk duri). Kapanpun angin bisa menggoyang dan kalau tidak kuat bisa jatuh,“ ucap Tjokro.

“Saya pun menegaskan kepada mereka untuk 'Eling lan waspodo, sak bejo-bejone wong lali, isih bejo sing eling lan waspodo' (Ingat dan waspada, barang siapa beruntung karena lupa, akan jauh lebih beruntung orang yang ingat dan waspada),” lanjut kakek dengan 18 cucu itu.

Keyakinan Tjokro jika Gatot tidak terlibat bermacam permasalahan di pekerjaannya karena melihat sifat Gatot dalam kehidupan sehari-hari yang sangat sederhana dan begitu menyayangi keluarga. Gatot kecil adalah anak yang tekun belajar dan pekerja keras hingga berhasil menggapai cita-citanya saat ini.

Tjokro mengemukakan, selama Gatot memiliki jabatan penting di Sumatera Utara, tidak pernah mengirimkan uang kepada orang tua. Sebab, ia sendiri yang enggan menerima karena ia merasa sudah cukup memiliki uang pensiun sebagai TNI AD.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com