Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/07/2015, 15:54 WIB
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sedang mengupayakan agar negara-negara anggota Schengen dapat memberlakukan kebijakan bebas visa bagi warga negara Indonesia (WNI) yang ingin memasuki wilayah Schengen.

"Kemarin saya memang bertemu dengan Wakil Presiden Komisi Eropa. Selain berbicara tentang hubungan bilateral, kami juga bicara tentang masalah permintaan dan upaya Indonesia bagi WNI untuk mendapatkan bebas visa masuk ke wilayah Schengen," kata Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi di Jakarta, Selasa (14/7/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut Retno, terkait upaya untuk mendapatkan bebas visa itu, pihaknya telah menyampaikan beberapa fakta kepada Wakil Presiden Komisi Eropa Frans Timmermans mengenai hal-hal yang membuat WNI layak mendapatkan kebijakan bebas visa.

Menlu menekankan bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara pertama yang memiliki perjanjian kemitraan dan kerja sama, serta perjanjian kehutanan dengan Uni Eropa, sekaligus merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Dia juga menyampaikan bahwa tingkat penolakan aplikasi visa dari Indonesia juga sangat rendah, yakni 1,1 persen pada 2014 serta jumlah pelanggaran peraturan keimigrasian Uni Eropa oleh WNI pun sangat minim.

"Saya sampaikan data-data berapa jumlah orang Indonesia yang setiap tahun pergi ke negara-negara Schengen. Kemudian saya juga sampaikan data berapa rejection percentage dari aplikasi visa yang disampaikan ke kedutaan-kedutaan negara Schengen yang sangat kecil. Rejection rate-nya hanya sekitar satu persen," ujar dia.

"Dengan semua data itu, maka sudah sepantasnya WNI yang berkunjung untuk wisata ke negara-negara Schengen dapat memperoleh bebas visa," lanjut Retno.

Selain itu, dia mengatakan bahwa negara-negara anggota Schengen perlu mengambil langkah-langkah pembebasan visa bagi WNI sebagai langkah timbal balik untuk kebijakan bebas visa kunjungan wisata yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada sebagian besar negara anggota Schengen. (baca: Tahun 2016, Kemenpar Berencana Tambah 30 Negara Bebas Visa)

Kebijakan bebas visa kunjungan wisata bagi beberapa negara Schengen itu diberikan Pemerintah Indonesia baru-baru ini melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.69 tahun 2015. (baca: Resmi, Wisatawan dari 45 Negara Bebas Visa Kunjungan Wisata Ke Indonesia)

"Indonesia sudah memberikan bebas visa bagi sebagian besar negara Uni Eropa, termasuk untuk warga negara Schengen. Dari 45 negara Uni Eropa, 15 di antaranya sudah bebas visa. Itu berarti sepertiga dari wilayah Schengen. Jadi alasan kita untuk meminta bebas visa Schengen itu kuat," jelas Retno.

Namun, Menlu mengaku tidak dapat menargetkan jangka waktu untuk proses mendapatkan pembebasan visa Schengen bagi WNI.

"Kita tidak tetapkan target, tetapi kita tetap berupaya. Kebijakan ini kan dari mereka, ya. Yang bisa kita lakukan adalah berupaya seoptimal mungkin," kata dia.

Namun, Menlu mengaku bahwa respons dari Komisi Eropa untuk permintaan pembebasan visa Schengen itu cukup positif. Upaya tersebut akan diteruskan melalui jalur hubungan bilateral antara Indonesia dan masing-masing negara di wilayah Schengen.

"Kita akan tindaklanjuti upaya ini dari sisi bilateralnya. Jadi dari sisi Komisi Eropa sudah kita lakukan. Kita mulai garap kembali tentang pembebasan visa ini secara intensif, baik melalui kedutaan negara Schengen di sini maupun kedutaan kita di negara Schengen dan Uni Eropa," kata Retno.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai PKB untuk 'Kepentingan Politik'

PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai PKB untuk "Kepentingan Politik"

Nasional
Polri Tugaskan 15 Anggotanya ke KPK, Dirtipikor: Harus Jadi Penyidik Berintegritas

Polri Tugaskan 15 Anggotanya ke KPK, Dirtipikor: Harus Jadi Penyidik Berintegritas

Nasional
Pengamat: Beda dengan PKS, buat Demokrat, AHY Cawapres Harga Mati untuk Anies

Pengamat: Beda dengan PKS, buat Demokrat, AHY Cawapres Harga Mati untuk Anies

Nasional
Kasus Indosurya dan Pembaruan Hukum Kejahatan Korupsi

Kasus Indosurya dan Pembaruan Hukum Kejahatan Korupsi

Nasional
Sandiaga Sebut Rahasia Perjanjian Anies-Prabowo di Tangan Fadli Zon dan Sufmi Dasco

Sandiaga Sebut Rahasia Perjanjian Anies-Prabowo di Tangan Fadli Zon dan Sufmi Dasco

Nasional
Berbagai Tanggapan Jaksa Atas Nota Pembelaan Ferdy Sambo dkk...

Berbagai Tanggapan Jaksa Atas Nota Pembelaan Ferdy Sambo dkk...

Nasional
Anies Disebut Sudah Lunasi Utang ke Prabowo di Pilgub DKI 2017

Anies Disebut Sudah Lunasi Utang ke Prabowo di Pilgub DKI 2017

Nasional
Menengok Perjanjian Politik Anies Baswedan dan Prabowo yang Diungkit Sandiaga Uno

Menengok Perjanjian Politik Anies Baswedan dan Prabowo yang Diungkit Sandiaga Uno

Nasional
Jokowi Akan Hadiri HUT Ke-8 PSI Malam Ini

Jokowi Akan Hadiri HUT Ke-8 PSI Malam Ini

Nasional
Nasdem Sebut Dukungan PKS ke Anies Beri Kepastian Pembentukan Koalisi Perubahan

Nasdem Sebut Dukungan PKS ke Anies Beri Kepastian Pembentukan Koalisi Perubahan

Nasional
Kantongi Dukungan PKS dan Demokrat, Anies Disarankan Segera Tunjuk Cawapres

Kantongi Dukungan PKS dan Demokrat, Anies Disarankan Segera Tunjuk Cawapres

Nasional
Menko PMK: Dana Penanggulangan Kemiskinan Tak Sampai Rp 500 Triliun

Menko PMK: Dana Penanggulangan Kemiskinan Tak Sampai Rp 500 Triliun

Nasional
Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Nasional
Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Nasional
Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.