Bagi Pekerja Terkena PHK, JHT Bisa Dicairkan Langsung

Kompas.com - 11/07/2015, 03:15 WIB
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya KOMPAS.com/ICHA RASTIKADirektur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya
|
EditorBayu Galih

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah tengah melakukan finalisasi revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam revisi tersebut pemerintah akan memasukkan mekanisme pencairan JHT untuk pekerja yang terkena PHK.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Elvyn G Massasya mengakui bahwa PP JHT ini menuai pro-kontra di masyarakat. Namun sebenarnya, PP JHT tersebut sudah sejalan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

"Sesuai falsafah SJSN, melindungi pekera jika mereka memasuki masa pensiun 56 tahun," kata Elvyn, dalam media gathering di Bandung, Jumat (10/7/2015).

Lebih lanjut dia mengatakan, asumsinya dunia kerja memberikan kesempatan pada pekerja sampai mereka berusia 56 tahun. Inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana dengan pencairan JHT bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Elvyn menuturkan, ketidakpastian dunia kerja ini mendorong pemerintah untuk merevisi PP JHT. Bahkan lebih lanjut dia bilang, bukan tidak mungkin UU 40 tahun 2004 juga dikaji ulang.

"Nah kenapa direvisi, ini lebih pada kearifan, masih banyaknya PHK. Revisi ini nanti mengatur pencairah JHT untuk PHK tidak ada masa kepesertaan. Jadi pekerja yang bekerja dua tahun, tiga tahun pun jika terkena JHT bisa mencairkan jaminan hari tuanya," ucap Elvyn.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Percepatan Vaksinasi Harus Dilakukan, Apalagi Ada Varian Omicron

Kemenkes: Percepatan Vaksinasi Harus Dilakukan, Apalagi Ada Varian Omicron

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Vaksin Dua Dosis sebagai Syarat Perjalanan saat Libur Natal-Tahun Baru

Pemerintah Pertimbangkan Vaksin Dua Dosis sebagai Syarat Perjalanan saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
Munarman: Kasus Ini Fitnah Besar untuk Saya, Tidak Sesuai Kenyataan

Munarman: Kasus Ini Fitnah Besar untuk Saya, Tidak Sesuai Kenyataan

Nasional
Moeldoko: Jangan Sampai Data Palsu Digunakan untuk Pemilu 2024

Moeldoko: Jangan Sampai Data Palsu Digunakan untuk Pemilu 2024

Nasional
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Proyek dan Aliran Uang pada Pekerjaan Infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar

KPK Dalami Dugaan Pengaturan Proyek dan Aliran Uang pada Pekerjaan Infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar

Nasional
Mensos: Hari Ini Jokowi Akan Lantik Komisi Nasional Disabilitas

Mensos: Hari Ini Jokowi Akan Lantik Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Kementerian PPPA: 34,5 Persen Anak Laki-laki Sudah Lakukan Kegiatan Seksual, 66 Persen Tonton Pornografi

Kementerian PPPA: 34,5 Persen Anak Laki-laki Sudah Lakukan Kegiatan Seksual, 66 Persen Tonton Pornografi

Nasional
Waspada, Kepala BMKG Sebut Ada Potensi Tsunami hingga 8 Meter Saat Nataru di Cilegon

Waspada, Kepala BMKG Sebut Ada Potensi Tsunami hingga 8 Meter Saat Nataru di Cilegon

Nasional
Sistem Ganjil Genap Akan Diterapkan di Sejumlah Ruas Tol pada 20 Desember-2 Januari

Sistem Ganjil Genap Akan Diterapkan di Sejumlah Ruas Tol pada 20 Desember-2 Januari

Nasional
Kementerian PPPA: Januari-Oktober 2021 Ada 11.149 Kekerasan terhadap Anak

Kementerian PPPA: Januari-Oktober 2021 Ada 11.149 Kekerasan terhadap Anak

Nasional
Kuasa Hukum: Munarman Sehat, tetapi Agak Kurus

Kuasa Hukum: Munarman Sehat, tetapi Agak Kurus

Nasional
Pemerintah Sedang Susun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring

Pemerintah Sedang Susun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring

Nasional
Kementerian PPPA Minta Orangtua Awasi Konten yang Diakses Anak di Internet

Kementerian PPPA Minta Orangtua Awasi Konten yang Diakses Anak di Internet

Nasional
Survei Kemenhub: 19,9 Juta Penduduk Indonesia Ingin Mudik Saat Libur Natal-Tahun Baru

Survei Kemenhub: 19,9 Juta Penduduk Indonesia Ingin Mudik Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
Manfaatkan Momentum Presidensi G20, Menkominfo Ajak Pelaku Industri e-Health Kolaborasi

Manfaatkan Momentum Presidensi G20, Menkominfo Ajak Pelaku Industri e-Health Kolaborasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.