Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pos Pengaduan Calon Pimpinan KPK Dibuka di 17 Provinsi

Kompas.com - 09/07/2015, 15:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Koalisi masyarakat sipil membuka pos pengaduan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di belasan daerah. Melalui pos pengaduan ini, masyarakat diharap berperan dalam memberikan informasi tiap calon pimpinan KPK.

"Membuka ruang berpartisipasi bagi masyarakat. Karena ini penting dikawal, ini terkait masa depan KPK," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, di Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2015).

Adapun daerah yang menjadi pos pengaduan itu adalah DKI Jakarta, di Jalan Kalibata Timur IV/D Nomor 6 Jakarta Selatan, 12740. Telepon 021-7901885/7994015 email: icw@antikorupsi.org. Kemudian di Daerah Istemewa Yogyakarta dengan alamat Pukat UGM dan dapat melalui kontak 085729105518.

Selanjutnya adalah Sulawesi Selatan melalui Swadaya Mitra Bangsa (0411-845158), dan Sumatera Utara melalui Sahdar (085260205104). Lainnya, pos pengaduan dibuka di Banten, Kalimantan, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Riau, Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Seleksi calon pimpinan KPK yang dilakukan oleh Pansel KPK telah memasuki tahap kedua. Pada tahap pertama, 194 pendaftar dari berbagai latar belakang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Selanjutnya, pada seleksi tahap kedua, para pendaftar diminta membuat makalah. Dalam seleksi ini, 190 pendaftar mengerjakan tes objektif berupa tes pilihan ganda dengan soal-soal seputar perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, undang-undang KPK, serta pengorganisasian lembaga KPK dan dilanjutkan dengan pembuatan makalah.

Pembuatan makalah tentang diri pendaftar dan kompetensi dilakukan pada 8 Juli dan hasilnya akan diumumkan pada 15 Juli. Pansel akan melakukan asessment pada para pendaftar 27-28 Juli.

Pengumuman daftar pendek calon pimpinan KPK akan disampaikan pada 12 Agustus. Tes kesehatan dilakukan pada 18 Agustus. Wawancara 24-27 Agustus. Dan laporan akan disampaikan pansel pada Presiden Joko Widodo 31 Agustus 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com