Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Ajukan Anggaran Rp 121,1 Triliun untuk Perbaikan Alutsista

Kompas.com - 06/07/2015, 20:18 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengajukan anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Anggaran tersebut masuk dalam rencana strategis (renstra) TNI yang akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami menyusun renstra perawatan dan perbaikan alutsista, termasuk untuk perumahan bagi prajurit TNI," ujar Moeldoko saat ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (6/7/2015).

Moeldoko mengatakan, anggaran yang diajukan sebesar Rp 121,1 triliun tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan alutsista di masing-masing angkatan.

Adapun rinciannya ialah TNI Angkatan Darat sebesar Rp 9,3 triliun, TNI Angkatan Laut sebesar Rp 17,9 triliun, dan TNI Angkatan Udara sebesar Rp 93,9 triliun.

Moeldoko mengatakan, dengan peremajaan dan pemeliharaan alutsista, diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan standar minimum kekuatan pertahanan atau minimum essential force (MEF). Saat ini, TNI baru mencapai 34 persen dari standar MEF.

"Harapan kita, semua yang berkaitan dengan alutsista dan non-alutsista dapat terprogram dengan baik. Jangan ada tambal sulam atau kanibal. Ini keharusan karena kalau tidak, prajurit TNI akan kesulitan," kata Moeldoko.

Perencanaan strategis tersebut akan didorong agar mendapatkan persetujuan Presiden melalui keputusan presiden (keppres).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com