Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Penanganan Sinabung Tanggung Jawab Pemda

Kompas.com - 02/07/2015, 20:26 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan bahwa penanganan bencana Sinabung merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya membantu pemerintah daerah.

"Bukan soal keppres, ditugas, diberikan kewenangan tugas kepada Pemda, gubernur, dan bupati untuk segera menyelesaikannya dan dibantu oleh pusat. Jadi pemda lah yang bertanggung jawab," kata Kalla, di sela-sela acara buka puasa bersama dengan anak yatim yang digelar bank-bank BUMN di Jakarta Convention Center, Kamis (2/7/2015) malam.

Sejauh ini, menurut Kalla, pemerintah belum berencana membentuk tim koordinasi antara pusat dan daerah terkait penanganan Sinabung.

"Tidak, tidak, pokoknya pemda, ya pemda saja bertanggung jawab. Nanti dia yang ngatur lah," sambung Kalla.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menekankan perlunya relokasi warga di sekitar lokasi Gunung Sinabung di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara. Menurut Jokowi, pola penanganan Sinabung harus dilakukan dengan pola baru supaya penanganan bisa lebih cepat. Pola penanganan bagi korban bencana Sinabung yang ada saat ini dianggap tidak bisa menuntaskan masalah sejak Sinabung meletus pertama kali pada September 2013.

Dana yang sudah digelontorkan pemerintah sejak erupsi 2013 mencapai Rp 141,2 miliar, termasuk bantuan Rp 6 miliar dari Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, perlu ada pola baru yang dilakukan.

Untuk itu, Jokowi memerintahkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup segera menyiapkan area relokasi warga. Kalau masih ada lahan yang dimiliki perorangan, Presiden meminta penyelesaiannya secara cepat karena kebutuhannya sudah mendesak.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Ma'arif menargetkan penanganan Sinabung akan selesai pada Desember tahun ini. Untuk tahap pertama, relokasi untuk 370 kepala keluarga akan selesai pada Agustus.

BNPB juga mendapat instruksi dari Presiden untuk segera membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung dengan anggota lintas kementerian dan lembaga serta melibatkan kepala daerah setempat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com