Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HUT Bhayangkara, Jokowi Minta Polri Berantas Mafia Hukum

Kompas.com - 01/07/2015, 15:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat kepolisian tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Jokowi menitikberatkan pada makelar kasus yang harus diberantas di institusi Polri.

"Saya juga minta berantas praktik mafia hukum atau makelar kasus di Polri," ujar Jokowi dalam perayaan HUT Bhayangkara ke-69 di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Rabu (1/7/2015).

Jokowi juga mendengar penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian masih ada yang tak memberikan keadilan bagi kelompok marginal dan rentan. Sehingga, Jokowi menginginkan agar penegakkan hukum bisa dilakukan secara tegas, profesional, dan memberi jaminan kepastian hukum.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta jajaran kepolisian untuk membenahi birokrasi. Menurut dia, tahapan prosedur yang berbelit sebaiknya dipotong. Dia juga mengimbau agar Polri memanfaatkan teknologi informasi untuk menghentikan pungutan liar dan percaloan.

"Untuk kejahatan yang berkembang, Polri harus kembangkan taktik, teknik didukung teknologi tepat, karenanya anggota perlu untuk mengembangkan pengetahuannya sejalan dengan perkembangan ilmu yang digunakan untuk perangi kejahatan," ucap Jokowi.

Di dalam HUT Bhayangkara ini, Jokowi beserta para tamu mengenakan ban hitam tanda duka atas peristiwa jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan, Sumatera Utara kemarin. Peringatan HUT kepolisian juga diliputi suasana duka dengan proses mengheningkan cipta yang khusus mendoakan para korban pesawat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com