Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel: Pendaftar Calon Pimpinan KPK Banyak yang "Job Seeker"

Kompas.com - 30/06/2015, 12:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 496 orang pendaftar. Namun, dari para pendaftar itu diduga banyak yang hanya mencari peruntungan lantaran tak memiliki kompetensi yang cukup.

"Banyak. Nanti kami bisa lihat dari administrasi dan CV-nya cocok apa enggak. Jadi kamuflase segala macam enggak apa-apa, ada orang yang bilang itu jobseeker, enggak apa-apa," ucap Ketua Pansel KPK Destry Damayanti di Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Dia mencontohkan anggota kepolisian yang mendaftar mencapai belasan orang. Namun, sebagian dari mereka ternyata tak memiliki pengalaman yang cukup untuk menjadi pucuk pimpinan KPK.

Maka dari itu, Destry mengatakan Pansel akan menentukan sejumlah kriteria dasar untuk menyeleksi pendaftar yang berminat menjadi capim KPK. Misalnya, pansel akan melihat ruang lingkup perusahaan tempat bekerja, area kerja, hingga kelengkapan administrasi.

"Walau pun dia kamuflase, harus bikin makalah 10-an halaman kan males juga kalau memang enggak niat," ucap Kepala Mandiri Institute itu.

Menurut Destry, dari seluruh pendaftar yang ada, belum ada setengahnya yang melengkapi persyaratan administrasi. Sehingga dia meyakini nama-nama yang akan diumumkan Pansel KPK nantinya akan jauh berkurang.

"Kami harapkan nanti yang keluar Sabtu tanggal 4 Juli sudah benar-benar dokumennya lengkap, CV sesuai. Jadi akan banyak short cut," ucap dia.

Pansel KPK masih membuka pendaftaran hingga 3 Juli pukul 12.00. Pengumuman nama-nama yang lolos seleksi administrasi akan dilaksanakan pada tanggal 4 juli melalui jumpa pers dan di situs www.setneg.go.id.

Tanggapan masyarakat terhadap nama-nama yang lolos seleksi administrasi dibuka selama sebulan dari tanggal 4 juli hingga 3 Agustus 2015. Pansel akan sediakan halaman khusus di situs www.setneg.go.id untuk memberikan tanggapan agar dapat ditindaklanjuti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Nasional
KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

Nasional
Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Nasional
Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Nasional
Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Nasional
Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Nasional
Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Nasional
Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Nasional
Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Nasional
PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

Nasional
Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

Nasional
Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Nasional
Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Nasional
Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com