Kata Ruki, Dana Aspirasi Rp 11,2 Triliun Per Tahun Sangat Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki menilai, rencana alokasi dana aspirasi daerah pemilihan sebesar Rp 11,2 triliun per tahun masih sangat kecil bagi anggota DPR untuk mewujudkan pembangunan di daerahnya.

Ruki menjelaskan, dengan anggaran Rp 11,2 triliun per tahun, setiap anggota Dewan hanya akan mendapat Rp 20 miliar. Dana itu, kata Ruki, harus dibagi-bagikan di dapil anggota Dewan tersebut yang terdiri dari sejumlah kabupaten dan kota.

"Kalau Rp 20 miliar per tahun berarti Rp 1,2 miliar per bulan, dan kalau dibagi 10 kabupaten, artinya Rp 120 juta. Berapa proyek, perbaiki mushala, sanitasi, atap sekolah yang di dapil. Ini anggarannya sangat kecil," kata Ruki usai diundang sebagai pembicara mengenai dana aspirasi oleh Fraksi Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Kendati demikian, Ruki enggan mengungkapkan apakah dirinya setuju atau tidak dengan dana aspirasi ini. KPK, kata dia, tidak dalam kapasitas setuju atau tidak menyetujui. 

"Semua dikembalikan ke mekanisme pembahasan anggaran oleh pemerintah yang disetujui DPR. Kalau pemerintah dan DPR sudah menyetujui UP2DP ini, berapa pun besarnya, ya legal-lah itu," ucapnya. (Baca: Pengamat: Tolak Dana Aspirasi, Jokowi Harus Antisipasi Gangguan di Parlemen)

KPK, kata Ruki, akan mengawasi program dana aspirasi ini jika nantinya direalisasikan. Dia meyakini pengawasan bisa dilakukan dengan baik karena program ini masuk ke dalam APBN yang kemudian diteruskan ke APBD. (Baca: KPK Ingatkan DPR Hati-hati soal Dana Aspirasi)

"Yang saya minta perhatian ke anggota DPR adalah tata kelolanya harus baik. Jangan sampai ada proyek fiktif atau mengandung kick back. Tata kelola yang betul-betul harus sesuai sistem pengelolaan keuangan negara, transparan, bermanfaat untuk masyarakat," ucapnya.

Presiden Joko Widodo disebut tak menerima usul DPR soal dana aspirasi karena kondisi perekonomian yang tengah lesu saat ini. (Baca: Mensesneg: Tolak Dana Aspirasi, Presiden Minta Semua Pihak Prihatin Kondisi Rakyat)

"Dana aspirasim apalagi diartikan sebagai sebuah item belanja yang baru dan kemudian di luar program yang seperti direncanakanm ya itu jelas tidak bisa, begitu. Jadim itu arahan Presiden," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Kamis (25/6/2015).

Pratikno mengungkapkan, kondisi perekonomian global sedang bergejolak sehingga Indonesia terkena dampaknya. Pertumbuhan ekonomi tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan rakyat mengalami kesusahan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sikap untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran sebaik-baiknya. (Baca: "Dengan Revisi UU KPK, Anggota DPR Bebas Pakai Dana Aspirasi Tanpa Pengawasan")

"Presiden mengharapkan semua pihak untuk ikut prihatin dengan kondisi rakyat, berhati-hati dalam memanfaatkan anggaran semaksimal mungkin, seefektif mungkin," kata dia.