Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Ingatkan Calon Kepala Daerah untuk Hindari Masalah Hukum

Kompas.com - 28/06/2015, 13:21 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan calon kepala daerah yang diusung partainya untuk menghindari masalah hukum. Ia berharap tidak ada calon kepala daerah yang maju demi kekuasaan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi masing-masing.

"Sebagai ketua umum yang paling senior di republik ini sehingga saya telah mengalami asam dan garam. Kepedihan saya kalau anak-anak saya jadi pimpinan, di eksekutif mempunyai masalah hukum. Dalam pengarahan saya membuka sekolah partai ini, saya tegaskan jangan hal-hal seperti itu berada dalam benak saudara-saudara," kata Megawati saat membuka sekolah partai calon kepala daerah di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Minggu (28/6/2015).

Acara ini dihadiri seratus lebih calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang akan diusung PDI-P dalam pemilihan kepala daerah serentak nantinya. Menurut Megawati, adanya kepala daerah yang terjerat masalah hukum merupakan hal yang memprihatinkan.

Hingga saat ini, jumlah kepala daerah yang terlibat masalah hukum tergolong lebih banyak dibandingkan dengan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan berasal dari unsur pemerintah. Megawati lantas menyebut data yang pernah disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepadanya.

"Saya bertemu dengan Wapres, Beliau mengatakan. 'Ibu pernah enggak menghitung dari pimpinan eksekutif yang kena masalah hukum berapa orang? Bandingkan dengan mereka yang asli menjadi koruptor karena merugikan uang negara'. (Saya jawab) 'Berapa Pak?' (lalu Kalla menjawab) 'Saya sudah hitung, mudah-mudahan jangan bertambah, di tingkat provinsi 8 orang, kabupaten/kota 123 orang," tutur Megawati.

Oleh karena itu, PDI-P akan lebih selektif dalam merekomendasikan seseorang untuk diusung sebagai calon kepala daerah. Megawati tidak ingin calon kepala daerah yang diusung PDI-P nantinya berpikir prakmatis, yang hanya memikirkan kepentingannya pribadi.

"Sehingga untuk menjadi pimpinan di daerah hanya satu tujuan, yakni mempunyai kekuasaan dan dari kekuasaan itu saya akan mencari untuk kepentingan pribadi saya. Saya mohon kalau yang sebelum tiba di sini berpikir seperti itu, keluar dari sini, niat itu dibuang saja," ucap dia.

Presiden kelima ini juga menyampaikan sejumlah tahap yang harus dilalui calon kepala daerah. Tahap pertama yakni persiapan calon baik secara internal maupun eksternal. Adapun persiapan internal termasuk uji kelayakan dan kepatutan calon serta tes psikotes.

"Setelah dapat diputuskan melalui rekomendasi, maka mereka akan alami pelatihan yang kalau diikuti dengan baik akan sangat berguna di kemudian hari," ujar Megawati.

Sementara persiapan eksternal yang harus dilalui dalam menjaring calon kepala daerah berupa survei yang dilakukan secara umum maupun secara tertutup. "Hal hal seperti ini yang tentunya nanti sebagai senjata saudara-saudara mempersiapkan diri," ujar Mega.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com