Budi Waseso Pastikan Wapres JK Tak Diperiksa Dalam Kasus TPPI

Budi menjelaskan, JK memang sempat memimpin rapat yang berkaitan dengan kondensat atau TPPI. Tetapi, kebijakan yang diambil JK dianggap penyidik Polri sudah tepat dan kesalahan ada di level pelaksana.

"Kebijakannya benar, proses pelaksanaannya yang tidak benar. (JK) tidak perlu (diperiksa) karena kesimpulannya sudah ada, sudah cukup," kata Budi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Budi melanjutkan, contoh lain ada kesalahan pada tahap pelaksanaan adalah ketika mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan arahan tentang mekanisme pembayaran. Tapi perintah Sri itu dilanggar oleh pelaksana di bawahnya yang melakukan pembayaran dengan aturan sendiri.

"Itu termasuk DJ, LP, itu melakukan penyimpangan membuat kebijakan sendiri," ujar Budi. Dalam kesempatan berbeda, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti pernah mengatakan bahwa pihaknya tak menutup kemungkinan memeriksa JK terkait kasus kondensat oleh PT TPPI.

"Kalau urgent ya dilakukan pemeriksaan," kata Budi.

Meski demikian, ia mengatakan, yang menentukan apakah Kalla perlu menjalani pemeriksaan adalah penyidik. Pasalnya, tugas penyidikan kasus itu ditangani oleh penyidik. Sedangkan mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengakui bahwa PT TPPI memiliki persoalan finansial.

PT TPPI adalah perusahaan yang ditunjuk oleh SKK Migas untuk menjual kondensat milik negara. Menurut Sri, mengingat sebagian besar saham PT TPPI dimiliki negara, muncul kebijakan untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Saat itu, kata dia, JK-lah yang memimpin rapat penyelamatan TPPI.

"Ada rapat yang dilakukan Wakil Presiden waktu itu, Pak JK, yang secara jelas membahas penyelamatan TPPI dengan menunjuk Pertamina memberikan kondensat ke TPPI," kata Sri.