Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dukung Pemerintah Tolak Dana Aspirasi jika Jokowi Bicara

Kompas.com - 25/06/2015, 09:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, Demokrat mendukung sikap pemerintah yang menolak usulan dana aspirasi yang digagas anggota DPR.

"Pemerintah kan menyatakan menolak. Nah kami mendukung sikap itu, karena dulu kami juga sudah pernah menolak soal dana aspirasi ini," kata Ruhut kepada Kompas.com, Kamis (25/6/2015).

Namun, Ruhut menegaskan, Demokrat mendukung sikap tersebut apabila Presiden Joko Widodo secara langsung menyampaikan menolak dana aspirasi. Pasalnya, hingga kini Presiden Jokowi belum berbicara secara langsung kepada publik soal sikap pemerintah.

"Kami menunggu ketegasan sikap Presiden Jokowi dulu. Meski kemarin sudah menyatakan menolak, tapi kan yang ngomong baru Menkeu (Bambang PS Brodjonegoro), Tjahjo (Mendagri Tjahjo Kumolo) sama Andrinof (Kepala Bappenas Andrinof Chaniago) kan," kata dia.

Sementara itu, Ruhut menampik, jika ada perbedaan sikap antara Fraksi Demokrat di DPR dan Partai Demokrat perihal dana aspirasi.

"Tinggal kita beri masukan syarat-syarat terkait dana aspirasi itu bagaimana. Jadi syarat-syarat itu tetap seperti apa yang disampaikan Pak SBY itu tetap. Dari fraksi kita tetap sejalan dengan partai," tandasnya.

Dalam rapat paripurna, Selasa (23/6/2015), Fraksi Demokrat hanya diam saja saat proses pengambilan keputusan terkait peraturan dana aspirasi. Meski sempat mengajukan empat syarat terkait dana aspirasi, tetapi sikap itu tidak ditunjukkan hingga proses pengesahan peraturan dana aspirasi rampung.

Sikap Fraksi Demokrat ini seakan bertentangan sikap Partai Demokrat. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, melalui akun Twitter pribadinya, @SBYudhoyono, menolak usulan dana aspirasi apabila tidak memenuhi lima kriteria yang ia berikan. (baca: Pro Kontra Dana Aspirasi, Apa Kata SBY?)

"Saya pastikan, PD akan tetap tolak 'dana aspirasi' tsb jika tak penuhi 5 faktor kritis yg akan disampaikan FPD dlm pembahasan nanti. *SBY*," tulis Yudhoyono, Selasa (23/6/2015) malam.

Andrinof sebelumnya menyebut Presiden menolak usulan dana aspirasi. Presiden beranggapan bahwa dana aspirasi itu akan berbenturan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. (baca: Andrinof: Presiden Tidak Setuju Dana Aspirasi)

Adapun Tjahjo menilai dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR per tahun berpotensi terjadinya korupsi. Dana sebesar itu dikhawatirkan tidak seluruhnya turun untuk kepentingan masyarakat. (baca: Mendagri Khawatir Dana Aspirasi "Disunat" seperti Dana Hibah atau Bansos)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com