Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dukung Pemerintah Tolak Dana Aspirasi jika Jokowi Bicara

Kompas.com - 25/06/2015, 09:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, Demokrat mendukung sikap pemerintah yang menolak usulan dana aspirasi yang digagas anggota DPR.

"Pemerintah kan menyatakan menolak. Nah kami mendukung sikap itu, karena dulu kami juga sudah pernah menolak soal dana aspirasi ini," kata Ruhut kepada Kompas.com, Kamis (25/6/2015).

Namun, Ruhut menegaskan, Demokrat mendukung sikap tersebut apabila Presiden Joko Widodo secara langsung menyampaikan menolak dana aspirasi. Pasalnya, hingga kini Presiden Jokowi belum berbicara secara langsung kepada publik soal sikap pemerintah.

"Kami menunggu ketegasan sikap Presiden Jokowi dulu. Meski kemarin sudah menyatakan menolak, tapi kan yang ngomong baru Menkeu (Bambang PS Brodjonegoro), Tjahjo (Mendagri Tjahjo Kumolo) sama Andrinof (Kepala Bappenas Andrinof Chaniago) kan," kata dia.

Sementara itu, Ruhut menampik, jika ada perbedaan sikap antara Fraksi Demokrat di DPR dan Partai Demokrat perihal dana aspirasi.

"Tinggal kita beri masukan syarat-syarat terkait dana aspirasi itu bagaimana. Jadi syarat-syarat itu tetap seperti apa yang disampaikan Pak SBY itu tetap. Dari fraksi kita tetap sejalan dengan partai," tandasnya.

Dalam rapat paripurna, Selasa (23/6/2015), Fraksi Demokrat hanya diam saja saat proses pengambilan keputusan terkait peraturan dana aspirasi. Meski sempat mengajukan empat syarat terkait dana aspirasi, tetapi sikap itu tidak ditunjukkan hingga proses pengesahan peraturan dana aspirasi rampung.

Sikap Fraksi Demokrat ini seakan bertentangan sikap Partai Demokrat. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, melalui akun Twitter pribadinya, @SBYudhoyono, menolak usulan dana aspirasi apabila tidak memenuhi lima kriteria yang ia berikan. (baca: Pro Kontra Dana Aspirasi, Apa Kata SBY?)

"Saya pastikan, PD akan tetap tolak 'dana aspirasi' tsb jika tak penuhi 5 faktor kritis yg akan disampaikan FPD dlm pembahasan nanti. *SBY*," tulis Yudhoyono, Selasa (23/6/2015) malam.

Andrinof sebelumnya menyebut Presiden menolak usulan dana aspirasi. Presiden beranggapan bahwa dana aspirasi itu akan berbenturan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. (baca: Andrinof: Presiden Tidak Setuju Dana Aspirasi)

Adapun Tjahjo menilai dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR per tahun berpotensi terjadinya korupsi. Dana sebesar itu dikhawatirkan tidak seluruhnya turun untuk kepentingan masyarakat. (baca: Mendagri Khawatir Dana Aspirasi "Disunat" seperti Dana Hibah atau Bansos)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Imigrasi Berupaya Pulihkan Layanan Pakai 'Back Up' PDN Kominfo di Batam

Imigrasi Berupaya Pulihkan Layanan Pakai "Back Up" PDN Kominfo di Batam

Nasional
Ada Erick Thohir pada Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol KIM, Begini Penjelasan Airlangga

Ada Erick Thohir pada Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol KIM, Begini Penjelasan Airlangga

Nasional
Psikolog Forensik: Laporan Visum Sebut Vina dan Eky Mati Tak Wajar, Tak Disebut Korban Pembunuhan

Psikolog Forensik: Laporan Visum Sebut Vina dan Eky Mati Tak Wajar, Tak Disebut Korban Pembunuhan

Nasional
Bamsoet Janji Bakal Hadir pada Sidang Lanjutan MKD soal Isu Amendemen

Bamsoet Janji Bakal Hadir pada Sidang Lanjutan MKD soal Isu Amendemen

Nasional
Calon Penumpang Pesawat Diminta Datang 3 Jam Lebih Awal ke Bandara Imbas Sistem Imigrasi Alami Gangguan

Calon Penumpang Pesawat Diminta Datang 3 Jam Lebih Awal ke Bandara Imbas Sistem Imigrasi Alami Gangguan

Nasional
KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

Nasional
Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Nasional
Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Nasional
Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com