Mendagri Khawatir Dana Aspirasi "Disunat" seperti Dana Hibah atau Bansos

Kompas.com - 24/06/2015, 12:42 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Kompas.com/SABRINA ASRILMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar yang diloloskan Dewan Perwakilan Rakyat berpotensi terjadinya korupsi. Dana sebesar itu dikhawatirkan tidak seluruhnya turun untuk kepentingan masyarakat.

"Dana aspirasi ini menurut saya, area rawan terjadinya korupsi. Wajar jika KPK sekarang mulai masuk sejak awal," ujar Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menganggap, dana aspirasi ini mirip dengan model penyaluran bantuan sosial (bansos) atau pun dana hibah. Seluruh dana yang diberikan kepada anggota Dewan nantinya disalurkan ke masyarakat melalui pemerintah daerah.

Tjahjo curiga bahwa dana Rp 20 miliar ini akan dipotong oleh oknum tertentu sehingga tak semuanya sampai ke masayarakat. (baca: "Kalau Negara Mau Bantu Rakyat, Kenapa Harus lewat Anggota DPR?")

"Potongan itu mungkin anggota DPR tidak potong, tapi siapa yang bisa kontrol pejabat di bawah seperti, gubernur, bupati, wali kota. Sulit untuk kontrol," ucap Tjahjo.

Terlebih lagi, lanjut dia, anggota DPR tidak berwenang memberikan sanksi kepada aparat pemerintah daerah.

Setelah melalui proses interupsi yang panjang, rapat paripurna DPR memutuskan untuk mengesahkan peraturan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi. (baca: DPR Sahkan Peraturan Dana Aspirasi)

Tiga fraksi menyatakan menolak melanjutkan pembahasan mekanisme peraturan tersebut, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura. (baca: Soal Dana Aspirasi, Nasdem, PDI-P, dan Hanura Akan Lobi Jokowi)

Besarnya dana aspirasi itu akan ditetapkan kemudian melalui pembahasan pemerintah dengan DPR dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016. DPR mengusulkan agar setiap anggota mendapat Rp 20 miliar setiap tahunnya yang ditujukan untuk membangun daerah pemilihan.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dampak Pandemi Covid-19, Masyarakat Kembali Hidupkan Jamu Tradisional

Dampak Pandemi Covid-19, Masyarakat Kembali Hidupkan Jamu Tradisional

Nasional
Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Nasional
Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Nasional
La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

Nasional
KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Nasional
Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Nasional
Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Nasional
Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X