Kompas.com - 24/06/2015, 20:38 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanyakan kemungkinan pemerintah mengambil alih kilang-kilang minyak milik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu (24/6/2015) sore ini. Persoalan penyelamatan aset negara pun dibahas dalam pertemuan yang mempertemukan sejumlah instansi tersebut.

"Tadi ditanyakan masalah terkait bagaimana kalau misalnya, masalah kilang-kilang minyak TPPI itu diberdayakan pemerintah karena memang sahamnya pemerintah ada. Yang lain masalah pengamanan saja," kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, di Istana Kepresidenan, seusai pertemuan.

Pada rapat yang berlangsung tertutup itu, hadir pula Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, dan Kabareskrim Komjen Budi Waseso.

Badrodin tidak menjelaskan lebih lanjut soal substansi pertemuan itu. Ia mengungkapkan, pertemuan menitikberatkan soal pengamanan sumber daya mineral agar negara tak lagi dirugikan. Presiden Jokowi, kata Badrodin, hanya memberikan instruksi agar penegakan hukum terkait TPPI berjalan semestinya.

Sementara itu, Dwi Soetjipto mengakui bahwa pertemuan pada hari ini juga membahas soal pengamanan aset. Namun, dia tidak mau menjelaskan lebih rinci saat ditanya kemungkinan Pertamina mengambil alih aset TPPI.

"Pengamanan aset saja, aset negara ini supaya bagaimana pengamanan sebaik-baiknya," ujar Dwi.

PT TTPI yang memiliki sebuah kilang petrokimia yang terletak di Tuban, Jawa Timur dan didirikan pada tahun 1995 lalu tersangkut tindak pidana. Tindak pidana itu terjadi  tahun 2009 lalu saat SKK Migas menunjuk langsung PT TPPI dalam pembelian kondensat bagian negara. Proses ini menyalahi ketentuan aturan keputusan BP Migas nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara. 

Tindakan TPPI juga dinilai menyalahi keputusan BP Migas no KTPS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara. Tindakan ini melanggar ketentuan pasal 2 dan atau pasal 3 UU 31/1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah UU 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor dan atau pasal 3 dan pasal 6 UU No 15 2002 tentang TPPU.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.