Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Pertimbangkan "Walk Out" Saat Rapat Paripurna Dana Aspirasi

Kompas.com - 23/06/2015, 14:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR Johnny G Plate mengatakan, fraksinya mempertimbangkan untuk melakukan aksi walk out dalam rapat paripurna yang akan digelar pada Selasa (23/6/2016) siang. Salah satu agenda rapat paripurna ini adalah pengesahan usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi.

"Soal itu (walk out) kami akan membahas hal taktis tersebut. Tapi, kami mengedepankan argumentasi kami nanti," kata Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, jika dilihat dari kalkulasi politik, kecil kemungkinan usulan dana aspirasi itu akan ditolak di dalam rapat paripurna. Pasalnya, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPR, Senin (22/6/2015), tujuh fraksi menyatakan mendukung usulan tersebut. (Baca: Golkar Kubu Agung Akan Tolak Dana Aspirasi dalam Rapat Paripurna)

"Rapat Bamus kemarin sembilan fraksi hadir, tujuh di antaranya meminta agar pembahasan diteruskan, dua menolak dilanjutkan," ujarnya.

Sebelumnya, Fraksi Hanura berencana akan melakukan aksi walk out apabila dana aspirasi disahkan. Meski demikian, sikap tersebut baru akan diambil apabila upaya mereka untuk meyakinkan fraksi lain agar menolak usulan tersebut gagal.

"Kami akan walk out (kalau tidak didengarkan), lihat saja nanti," kata Bendahara Fraksi Hanura Miryam S Haryani. (Baca: Hanura Ancam "Walk Out" jika Fraksi Lain Ngotot Dukung Dana Aspirasi)

Fraksi PDI Perjuangan sudah menyampaikan penolakan atas usulan dana aspirasi daerah pemilihan sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahun. Keputusan menolak ini diambil oleh Fraksi PDI-P setelah mendapat perintah tertulis dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. (Baca: Atas Perintah Megawati, PDI-P Tolak Dana Aspirasi)

Meski demikian, Wakil Ketua Tim UP2DP Misbakhun yakin usulan tersebut akan gol di dalam pembahasan. (Baca: Didukung 8 Fraksi, Tim Perumus Yakin Dana Aspirasi Gol di Paripurna)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan penolakannya atas usulan dana aspirasi daerah. Ia mempertanyakan mekanisme pengawasan penggunaan dana tersebut. (Baca: Wapres: Kalau DPR Punya Anggaran, Siapa yang Akan Mengawasi?)

"Kan DPR yang mengawasi pemerintah. Kalau DPR sendiri punya anggaran, siapa yang mengawasi DPR dong?" kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (18/6/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com