Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Akan Yakinkan Fraksi Lain Dana Aspirasi Rawan Dikorupsi

Kompas.com - 23/06/2015, 07:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Nasdem akan mencoba meyakinkan fraksi lainnya agar menolak usulan program dana aspirasi daerah pemilihan sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR setiap tahunnya. Rapat paripurna DPR pada hari ini, Selasa (23/6/2015), akan membahas mengenai dana aspirasi.

Ketua Fraksi Nasdem Victor Laiskodat mengatakan, fraksinya akan menjadikan paripurna sebagai kesempatan untuk menyampaikan aspek negatif dana aspirasi di hadapan sembilan fraksi lainnya.

Ia menekankan bahwa dana aspirasi rawan menjadi bahan bancakan oleh anggota DPR yang tak bertanggung jawab. Sebab, kali ini DPR menganggarkan sendiri dana yang akan dia gunakan untuk membangun daerah pemilihan.

"Anggaran yang tidak atas pribadi saja banyak yang dikorupsi, apalagi atas nama pribadi," kata Victor kepada Kompas.com, Selasa pagi.

Selain mengenai potensi korupsi yang tinggi, Victor juga menegaskan bahwa pengadaan dana aspirasi ini tidak sesuai dengan fungsi dan tugas DPR. Menurut dia, DPR didirikan hanya untuk menjalankan tiga fungsi utama, yakni legislasi atau pembuatan undang-undang, pengawasan terhadap kinerja pemerintah, dan penyusunan anggaran yang akan dipakai oleh pemerintah.

"Jadi anggaran bukan disusun sendiri untuk dipakai secara pribadi," kata Victor.

Victor berharap fraksi lain bisa menerima penjelasan Nasdem dan mau mengubah sikapnya untuk menolak dana aspirasi. Sejauh ini, baru Fraksi Hanura yang mempunyai pandangan sama dengan Nasdem.

"Tapi kalau tetap ngotot menggolkan dana aspirasi ya tidak apa-apa. Nanti mereka saja yang pakai dana itu. Kami tidak akan pakai karena sudah menolak," ujar Victor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com