JK: UUD 1945 Saja Diamandemen, Masa UU KPK Tidak?

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak anggapan sejumlah pihak yang menilai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tak perlu direvisi. Menurut dia, perlu dilakukan revisi yang mengarah pada perbaikan dan penguatan dengan menyesuaikan perkembangan zaman.

"Begini, untuk memperbaiki keadaan setelah sekian puluh tahun, ada hal-hal tertentu yang perlu penguatan, perlu perbaikan. Undang-Undang Dasar (1945) saja diamandemen kok, masa UU KPK (tidak bisa direvisi), apabila dibutuhkan, ini kan sudah 13 tahun, tentu banyak perkembangan-perkembangan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (22/6/2015).

Kendati demikian, menurut Kalla, perlu dipelajari secara menyeluruh di bagian mana dari UU KPK yang perlu direvisi. Para pelajar, aktivis, ataupun ahli hukum dipersilakan menyampaikan masukannya.

Ia juga menilai ada yang salah dengan upaya pemberantasan korupsi. Selama ini upaya penindakan KPK sudah cukup keras, tetapi korupsi tidak juga berhenti. (Baca: Kata Ruhut, Jokowi Seharusnya Gerah Lihat Sikap JK)

"Ada enggak negara yang tangkap delapan menterinya? Memenjarakannya? Ada enggak negara yang menangkap 14 gubernur selama 10 tahun? Tidak. Kita yang terhebat, tapi kenapa korupsi belum berhenti. Jadi sesuatu mesti dievaluasi, harus dievaluasi. Terbesar di dunia ini, usaha pemberantasan korupsi oleh KPK, jaksa agung, polisi terhebat di dunia," tutur Kalla.

"Undang-Undang Dasar saja diamandemen, yang tidak boleh diamandemen itu cuma Al Quran, hadis, Injil, itu saja," sambung Kalla. (Baca: Politisi Gerindra Bingung Jokowi-JK Beda Sikap Terkait Revisi UU KPK)

JK sebelumnya membantah memiliki pandangan yang berseberangan dengan Jokowi terkait wacana revisi UU KPK. Kalla menilai dirinya dan Jokowi hanya berbeda gaya bicara.

"Kita tidak beda paham, cuma cara bicaranya yang beda. Tujuannya sama, untuk perbaikan," kata JK seusai menghadiri acara buka puasa bersama di kantor DPP Partai Nasdem di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2015).

JK berpendapat, upaya revisi UU KPK bukan untuk mengurangi kewenangan KPK. Seperti wacana revisi terkait penyadapan, menurut JK, prosedur penyadapan perlu diperketat. (Baca: Kalla: Revisi UU Bukan Berarti untuk Memperlemah KPK)

"Jangan sampai nanti kau bicara dengan pacarmu terus disadap, bagaimana?" ujar Kalla menyikapi rencana revisi UU KPK.

Menurut JK, suatu kewenangan harus dibatasi. Tidak ada kekuatan suatu lembaga yang mutlak tanpa dibatasi aturan. (Baca: Wapres Jusuf Kalla Nilai Kewenangan KPK Harus Dibatasi)

"Yang terpenting itu KPK tanggung jawabnya bagaimana mengukurnya, kan bukan berarti KPK punya kekuasaan yang tidak ada batasnya, kan harus ada batasannya juga," ujarnya.

Sebaliknya, Jokowi menolak UU KPK direvisi. Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya mengatakan bahwa Presiden sudah menyatakan pemerintah tidak ingin merevisi UU KPK. (Baca: Mensesneg: Revisi UU KPK Usulan DPR, Pemerintah Enggak Bisa "Ngapa-ngapain")

"Jadi Presiden sudah sampaikan, Presiden tegaskan tidak ada niatan untuk melakukan revisi tentang UU KPK. Itu masuk dalam inisiatif DPR. Karena masuk inisiatif DPR, maka pemerintah enggak bisa ngapa-ngapain," kata Pratikno di Istana Kepresidenan, Rabu (17/6/2015).