Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Grace Natalie: Kami Dukung KPK, Jangan "Dimandulkan"

Kompas.com - 21/06/2015, 23:50 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menolak usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Ia menyebut revisi itu membuat KPK menjadi "mandul".

"Kami (PSI) mendukung penuh KPK karena KPK anak reformasi. Jadi jangan ada yang coba memandulkan KPK," ujar Grace di sekretariat Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, Sabtu (20/6/2015).

Upaya "pemandulan" KPK tersebut, menurut Grace, terlihat dari dua poin dalam UU KPK yang diusulkan direvisi. Pertama, yakni pembatasan wewenang penyadapan di dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Menurut Grace, tidak soal jika penyadapan berada di tahap penyelidikan dan penyidikan, jangan sampai penyadapan hanya diperbolehkan di tahap penyidikan saja.

"Kalau (penyadapan) hanya ada di salah satu tahapan proses hukum saja namanya KPK dilemahkan itu," ujar dia.

Kedua, ia menilai revisi UU KPK malah justru memperlemah penyelidik dan penyidik KPK di luar Polri, Kejaksaan Agung dan lembaga negara lainnya. Ia meminta aturan penyelidik dan penyidik dalam UU KPK dipertegas bahwa KPK berhak mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.

"Namanya penyidik KPK ya harusnya diangkat sendiri oleh KPK. Tidak dari Polri atau lainnya tidak masalah," ujar dia.

Grace mengapresiasi positif pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan dia menolak revisi UU KPK, meski pernyataan itu bukan dari mulut Presiden langsung, melainkan Plt Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki dan deputi staf kepresidenan.

"Tinggal bawahannya saja bisa singkron ya dengan atasannya, khususnya Menkumham. Jangan kata Jokowi begini, di bawahnya beda lagi," ujar Grace.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com