Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Bantah Dana Aspirasi Digunakan untuk Pertahankan Dukungan Pemilih

Kompas.com - 14/06/2015, 18:50 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo membantah permintaan dana aspirasi sebesar Rp 15-20 miliiar sebagai upaya anggota dewan untuk mempertahankan dukungan pemilih dalam pemilu yang akan datang. Ia menjamin pengelolaan dana aspirasi tersebut dibuat secara transparan, sehingga dapat diawasi.

"Program seperti dana aspirasi ini sudah berjalan di DPRD. Tetapi, pada saat pemilu, jumlah incumbent yang tidak terpilih juga banyak. Artinya  masyarakat sudah pintar dan bisa menilai sendiri," ujar Andreas, saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/6/2015).

Menurut Andreas, meski diuntungkan melalui dana aspirasi, masyarakat tidak akan dengan mudah memilih calon legislatif. Masyarakat saat ini lebih pintar dalam memilih wakil rakyat yang benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat.

Selain itu, kata Andreas, masyarakat dapat langsung mengawasi penggunaan dana aspirasi. Misalnya, dana pembangunan infrastruktur daerah dapat langsung disesuaikan dengan dana aspirasi yang diterima.

Andreas mengatakan, anggota DPR menjamin pengelolaan dana aspirasi akan dilakukan secara transparan.

Masing-masing anggota DPR akan ikut mengawasi penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah daerah di tiap-tiap daerah pemilihan.

"Akuntabilitas sangat penting. Dana aspirasi wajib diaudit, harus ada mekanisme di tingkat pemda, siapa yang akan jadi penanggung jawab. Ini sifatnya sementara sambil kita rancang sistem yang lebih komprehensif," kata Andreas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com